Pertama Kali di Jawa Barat
Pasangan Independen Menang
GARUT– Kemenangan pasangan independen Ceng Fikri – Rd Dicky Chandra (Anda) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut mencatat sejarah baru dalam pilkada Jawa Barat. Dalam catatan Radar, kemenangan mereka hasil pemilihan langsung itu, yang pertama kali terjadi di tanah pasundan ini.
Kemenangan pasangan Anda sebenarnya sudah terlihat semenjak putaran pertama. Anda meraih 206.150 suara atau 20,5 persen. Berada di urutan kedua setelah pasangan Rudi Gunawan dan Oim Abdurrohim yang memperoleh 237.454 suara atau 23,6 persen.
Kemudian pada pilkada putara kedua kemarin, perbandingan jumlah sementara raihan suara kedua pasangan kandidat itu cukup jauh. Anda meraih 532.654 suara atau 56,4 persen dari suara yang sah. Sedangkan pasangan Rudi – Oim berhasil meraih 411.185 suara atau 43,6 persen. Sehingga untuk sementara, pasangan independen Anda menang.
Kemenangan pasangan Anda yang diusung dari independen juga menjadi sejarah bagi Garut. Dan ironisnya, kemanangan itu terjadi di daerah basis kuat partai besar selama ini. Kabupaten Garut hingga Pemilu 2004, merupakan basis terkuat partai-partai politik. Apalagi Garut sebagai salah satu barometer perpolitikan di Indonesia. “Baru kali ini Garut dimenangkan oleh pasangan independen. Dan ini merupakan catatan sejarah bagi Garut,” tandas H Asep (56), salah seorang warga Garut. (abi)
Jumat, 26 Desember 2008
Sejak Kecil Dianggap Sudah Memiliki Keistimewaan
Cabup Garut Kholiq Fikri di Mata Kedua Orang Tuanya
Ceng Kholiq Fikri hampir dipastikan menjadi Bupati Garut terpilih. Ia berpasangan dengan Raden Dicky Chandra. Bagaimana Ceng Fikri yang sering dipangil Enjang di mata kedua orang tuanya?
ARI MAULANA KARANG, Garut
Ceng Fikri lahir dari pasangan KH Kholil Munawar dan Hj Aat Atmillah yang tinggal di Kelurahan Sukamenteri Kecamatan Garut Kota. Keluarga besar KH Kholil memanggil Ceng Fikiri dengan sebutan Enjang. ”Sejak kecil memang biasa dipanggil Enjang oleh seluruh keluarga besar. Ini ungkapan kadeudeuh saya dan istri yang telah lama menantikan kehadiran seorang anak,” ujar KH Kholil kepada Radar, kemarin.
Ceng Fikri memiliki empat saudara perempuan, yaitu Ende Misbach, Nur Syifa, Nur Hidayati, Nadia Alawiyah dan seorang saudara laki–laki, Munawar. Sejak kecil Ceng Fikri dianggap memiliki keistimewaan. Di usia 10 bulan Ceng Fikri telah mampu berlari layaknya bayi umur dua tahun.
Ceng Fikri menjalani masa kecilnya di Kelurahan Sukamenteri. Lulus dari SDN Sukamenteri, ia melanjutan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut dan Pendidikan Agama Negeri Garut. Ia kuliah sekaligus mondok di Ponpes Tebu Ireng Jombang. ”Karena rasa khawatir yang cukup tinggi dari ibunya, akhirnya setelah dua tahun di Tebu Ireng, Enjang melanjutkan kuliahnya di Musadaddiyah,” jelas KH Kholil.
KH Kholil mengatakan Fikri dikenal sebagai tempat bertanya rekan–rekan kuliahnya. Semasa kuliah dulu banyak rekannya yang datang ke rumah untuk berkonsultasi tentang berbagai hal. ”Sejak kecil Enjang memang dikolotkeun oleh rekan–rekan bermainnya dan itu terbawa sampai masa kuliah,” katanya.
Nah, sebelum mencalonkan diri sebagai bupati, Ceng Fikri sempat meminta restu kepada kedua orang tuanya. Saat itu, KH Kholil sempat bertanya kepada Ceng Fikri mengenai dasar pencalonan dirinya. Kala itu, Enjang mengaku berniat membangun kembali Garut dari keterpurukan. ”Permohonannya tidak langsung saya restui saat itu, saya meminta satu minggu untuk memberi jawabannya. Setelah meminta petunjuk kepada Allah, saya bermimpi rumah saya ditaburi bintang yang bersinar terang. Dari situ saya memberikannya izin untuk maju menjadi calon bupati,” ungkap KH Kholil.
Sejak pilkada putaran pertama lalu, KH Kholil yakin putranya akan memenangi pilkada. Keyakinan dirinya bertambah besar setelah pilkada menjadi putaran. Sekarang KH Kholil berharap anak sulungnya dapat membawa perubahan bagi Kabupaten Garut.
Dia yakin dengan modal yang diberikan orang tua, Ceng Fikri dapat memberi yang terbaik bagi Garut. ”Saya selalu menanamkan hidup mulia. Mati dengan syahid untuk membela rakyat, ini pasti dijadikan pijakan Enjang untuk membangun Garut lima tahun ke depan,” ujarnya. (*)
Ceng Kholiq Fikri hampir dipastikan menjadi Bupati Garut terpilih. Ia berpasangan dengan Raden Dicky Chandra. Bagaimana Ceng Fikri yang sering dipangil Enjang di mata kedua orang tuanya?
ARI MAULANA KARANG, Garut
Ceng Fikri lahir dari pasangan KH Kholil Munawar dan Hj Aat Atmillah yang tinggal di Kelurahan Sukamenteri Kecamatan Garut Kota. Keluarga besar KH Kholil memanggil Ceng Fikiri dengan sebutan Enjang. ”Sejak kecil memang biasa dipanggil Enjang oleh seluruh keluarga besar. Ini ungkapan kadeudeuh saya dan istri yang telah lama menantikan kehadiran seorang anak,” ujar KH Kholil kepada Radar, kemarin.
Ceng Fikri memiliki empat saudara perempuan, yaitu Ende Misbach, Nur Syifa, Nur Hidayati, Nadia Alawiyah dan seorang saudara laki–laki, Munawar. Sejak kecil Ceng Fikri dianggap memiliki keistimewaan. Di usia 10 bulan Ceng Fikri telah mampu berlari layaknya bayi umur dua tahun.
Ceng Fikri menjalani masa kecilnya di Kelurahan Sukamenteri. Lulus dari SDN Sukamenteri, ia melanjutan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut dan Pendidikan Agama Negeri Garut. Ia kuliah sekaligus mondok di Ponpes Tebu Ireng Jombang. ”Karena rasa khawatir yang cukup tinggi dari ibunya, akhirnya setelah dua tahun di Tebu Ireng, Enjang melanjutkan kuliahnya di Musadaddiyah,” jelas KH Kholil.
KH Kholil mengatakan Fikri dikenal sebagai tempat bertanya rekan–rekan kuliahnya. Semasa kuliah dulu banyak rekannya yang datang ke rumah untuk berkonsultasi tentang berbagai hal. ”Sejak kecil Enjang memang dikolotkeun oleh rekan–rekan bermainnya dan itu terbawa sampai masa kuliah,” katanya.
Nah, sebelum mencalonkan diri sebagai bupati, Ceng Fikri sempat meminta restu kepada kedua orang tuanya. Saat itu, KH Kholil sempat bertanya kepada Ceng Fikri mengenai dasar pencalonan dirinya. Kala itu, Enjang mengaku berniat membangun kembali Garut dari keterpurukan. ”Permohonannya tidak langsung saya restui saat itu, saya meminta satu minggu untuk memberi jawabannya. Setelah meminta petunjuk kepada Allah, saya bermimpi rumah saya ditaburi bintang yang bersinar terang. Dari situ saya memberikannya izin untuk maju menjadi calon bupati,” ungkap KH Kholil.
Sejak pilkada putaran pertama lalu, KH Kholil yakin putranya akan memenangi pilkada. Keyakinan dirinya bertambah besar setelah pilkada menjadi putaran. Sekarang KH Kholil berharap anak sulungnya dapat membawa perubahan bagi Kabupaten Garut.
Dia yakin dengan modal yang diberikan orang tua, Ceng Fikri dapat memberi yang terbaik bagi Garut. ”Saya selalu menanamkan hidup mulia. Mati dengan syahid untuk membela rakyat, ini pasti dijadikan pijakan Enjang untuk membangun Garut lima tahun ke depan,” ujarnya. (*)
Demi Rakyat, Siap Tinggalkan Dunia Entertaimen
Rencana Dicky Candra Setelah Dilantik sebagai Wakil Bupati
Meski belum dinyatakan resmi menang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut 2008, aktor Dicky Chandra sudah mengumumkan segera keluar dari dunia hiburan (entertainmen). Ia akan lebih fokus mendampingi Calon Bupati Ceng Fikri membangun dan mengayomi masyarakat Garut. Bagaimana rencana ke depan Dicky setelah resmi menjadi Wakil Bupati Garut?
JAM JAM NURJAMAN, Garut
Saat mendengar hasil penghitungan sementara dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Garut putaran kedua yang dimenangkan pasangan Ceng Fikri dan Dicky Chandra (Anda), tersirat pancaran kebahagiaan di wajah Ceng Fikri dan Dciky Chandra. Tekad dan niatan mereka dari awal untuk memimpin Garut semakin bulat. Bahkan mereka makin percaya mampu memimpin Kabupaten Garut dengan segenap permasahan yang ada.
Kebulatan tekad untuk memimpin Garut secara penuh ditunjukkan Dicky Chandra. Saat ditanya sejumlah wartawan, ucapan pertama yang dilontarkan aktor ngetop itu, siap meninggalkan dunia entertanimen. “Bukan suatu hal yang berat untuk meninggalkan dunia entertainmen dan pertelevisian. Apalagi selama ini, saya lebih banyak bermain di belakang layar. Apa susahnya meninggalkan dunia entertainmen,” tandas pria kelahiran Tasikmalaya-Garut ini.
Dicky menandaskan, apapun akan dilakukan jika memang untuk kepentingan Garut. Bahkan jika suatu hari masyarakat menghendaki Dicky kembali ke dunia entertainmen, ia siap melakukannya. “Kalau nanti ke depan, Garut membutuhkan saya untuk terjun lagi, ya demi Garut, kenapa tidak kembali ke dunia entertainmen,” tandasnya.
Luapan kebahagiaan yang ditunjukan Dicky tidak membuat dirinya lupa terhadap orang-orang yang membantunya meraih kursi wakil bupati. Pria yang hobi menulis lagu-lagu dan cerita bernuansa politik ini menyebutkan, keberhasilannya juga tidak lepas dari bantuan rekan-rekan sesama artis. “Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan di dunia entertainmen dan televisi yang telah mendukung saya sepenuhnya,” ucap Dicky.
Termasuk kepada para tim suksesnya. Menurut Dicky, mesti mereka hanya digaji Rp500 ribu per bulan plus tunjangan hari raya (THR), namun tidak mengendurkan upaya dan kerja keras mereka menghantarkan Dicky pada kemenangan Pilkada 2008. Sebab kerja mereka dilandasi oleh semangat perubahan.
“Kemenangan kita adalah hasil kerja tim yang jujur, cerdas dan tanpa pamrih. Apalagi mereka hanya digaji Rp500 ribu per bulan ditambah THR. Namun saya salut kepada mereka yang mengusung kita karena dengan semangat perubahan,” katanya.
Namun atas kemenangan ini, Dicky mengaku tidak terlalu optimis dan tidak juga pesimis. Ia akan tetap tenang. “Sejak awal, saya selalu diseret ke kondisi yang tinggi kemudian rendah. Dan saya sendiri mencoba menstabilkan hati saya. Oleh karena itu, dengan konidis ini (kemenangan, red), tidak akan optimis dan juga tidak akan pesimis. Yang jelas hati ini harus tetap tenang. Dan mengharapkan kepada para pemilih saya, bukan hanya memilih tetapi juga mendoakan saya agar mampu meraih kesuksesan bagi Garut mendatang,” harapnya.
Dicky menjelaskan langkah awal jika sudah dilantik menjadi Wakil Bupati Garut, akan memperbanyak silaturahmi dengan masyarakat. “Saya sangat senang bertatap muka untuk melakukan pendidikan politik seperti yang saya lakukan selama ini. Dan langkah awa saya ke depan, akan memperbanyak bertatap muka dengan masyarakat untuk pembelajaran agar Garut kembali meraih prestasi seperti dulu,” jelasnya. (*)
Meski belum dinyatakan resmi menang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut 2008, aktor Dicky Chandra sudah mengumumkan segera keluar dari dunia hiburan (entertainmen). Ia akan lebih fokus mendampingi Calon Bupati Ceng Fikri membangun dan mengayomi masyarakat Garut. Bagaimana rencana ke depan Dicky setelah resmi menjadi Wakil Bupati Garut?
JAM JAM NURJAMAN, Garut
Saat mendengar hasil penghitungan sementara dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Garut putaran kedua yang dimenangkan pasangan Ceng Fikri dan Dicky Chandra (Anda), tersirat pancaran kebahagiaan di wajah Ceng Fikri dan Dciky Chandra. Tekad dan niatan mereka dari awal untuk memimpin Garut semakin bulat. Bahkan mereka makin percaya mampu memimpin Kabupaten Garut dengan segenap permasahan yang ada.
Kebulatan tekad untuk memimpin Garut secara penuh ditunjukkan Dicky Chandra. Saat ditanya sejumlah wartawan, ucapan pertama yang dilontarkan aktor ngetop itu, siap meninggalkan dunia entertanimen. “Bukan suatu hal yang berat untuk meninggalkan dunia entertainmen dan pertelevisian. Apalagi selama ini, saya lebih banyak bermain di belakang layar. Apa susahnya meninggalkan dunia entertainmen,” tandas pria kelahiran Tasikmalaya-Garut ini.
Dicky menandaskan, apapun akan dilakukan jika memang untuk kepentingan Garut. Bahkan jika suatu hari masyarakat menghendaki Dicky kembali ke dunia entertainmen, ia siap melakukannya. “Kalau nanti ke depan, Garut membutuhkan saya untuk terjun lagi, ya demi Garut, kenapa tidak kembali ke dunia entertainmen,” tandasnya.
Luapan kebahagiaan yang ditunjukan Dicky tidak membuat dirinya lupa terhadap orang-orang yang membantunya meraih kursi wakil bupati. Pria yang hobi menulis lagu-lagu dan cerita bernuansa politik ini menyebutkan, keberhasilannya juga tidak lepas dari bantuan rekan-rekan sesama artis. “Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan di dunia entertainmen dan televisi yang telah mendukung saya sepenuhnya,” ucap Dicky.
Termasuk kepada para tim suksesnya. Menurut Dicky, mesti mereka hanya digaji Rp500 ribu per bulan plus tunjangan hari raya (THR), namun tidak mengendurkan upaya dan kerja keras mereka menghantarkan Dicky pada kemenangan Pilkada 2008. Sebab kerja mereka dilandasi oleh semangat perubahan.
“Kemenangan kita adalah hasil kerja tim yang jujur, cerdas dan tanpa pamrih. Apalagi mereka hanya digaji Rp500 ribu per bulan ditambah THR. Namun saya salut kepada mereka yang mengusung kita karena dengan semangat perubahan,” katanya.
Namun atas kemenangan ini, Dicky mengaku tidak terlalu optimis dan tidak juga pesimis. Ia akan tetap tenang. “Sejak awal, saya selalu diseret ke kondisi yang tinggi kemudian rendah. Dan saya sendiri mencoba menstabilkan hati saya. Oleh karena itu, dengan konidis ini (kemenangan, red), tidak akan optimis dan juga tidak akan pesimis. Yang jelas hati ini harus tetap tenang. Dan mengharapkan kepada para pemilih saya, bukan hanya memilih tetapi juga mendoakan saya agar mampu meraih kesuksesan bagi Garut mendatang,” harapnya.
Dicky menjelaskan langkah awal jika sudah dilantik menjadi Wakil Bupati Garut, akan memperbanyak silaturahmi dengan masyarakat. “Saya sangat senang bertatap muka untuk melakukan pendidikan politik seperti yang saya lakukan selama ini. Dan langkah awa saya ke depan, akan memperbanyak bertatap muka dengan masyarakat untuk pembelajaran agar Garut kembali meraih prestasi seperti dulu,” jelasnya. (*)
Rudy Ucapkan Selamat ke Dicky Chandra
Tarka – Meski sempat menjadi lawan politik, pasangan Ceng Fikri–Dicky Chandra --maju lewat jalur independen--, akan merangkul pasangan Rudy-Oim dalam kepemimpinannya mendatang. Sebab Ceng Fikri menilai, kebesaran nama Rudy Gunawan dan Oim Abdurrohim merupakan asset besar untuk membangun Garut ke depan.
“Rudy–Oim merupakan negarawan sejati. Saya siap merangkul mereka untuk bersama–sama membangun Garut lima tahun ke depan,” jelas dia saat ditemui Minggu (21/12) malam di kediaman orang tuanya di Kampung Bojonglarang Kelurahan Sukamenteri Kecamatan Garut Kota.
Ceng Fikri juga memberikan apresiasi khusus kepada KPU Kabupaten Garut, Panwas serta media cetak dan elektronik yang telah berperan menyukseskan jalannya pilkada putaran kedua ini. “Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya,” jelasnya.
Sementara itu Kokon Dermawan, juru bicara Rudy Gunawan yang dihubungi lewat telepon genggamnya mengungkapkan, H Rudy Gunawan mengucapkan selamat kepada pasangan Ceng Fikri dan Dicky Chandra yang sementara berhasil mengantongi suara terbanyak dalam pilkada putaran dua. Menurut Kokon, H Rudy Gunawan sepenuhnya akan memberikan dukungan kepada Ceng Fikri dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kita akan memberikan dukungan terhadap jalannya roda pemerintahan yang akan dijalankan pasangan Ceng Fikri dan Dicky Chandra. Selain itu kita juga akan melakukan kontrol sosial, demi pasangan yang menang dapat menjalankan amanat rakyat,” ulas dia.
Selain itu, Kokon mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua kader dan relawan yang telah memberikan dukungan kepada Rudy–Oim pada putaran kedua ini. Kata dia, meski raihan suara yang didapat tidak cukup untuk menjadi pemenang, tapi kontribusi para relawan dan kader merupakan hal yang patut dihargai. “Suara yang kita peroleh memang tidak cukup untuk memimpin menuju Garut Sejahtera, Aman, Tertib dan Ukhuwah (Satu). Akan tetapi dukungan mereka sangat berarti,” tuturnya lapang. (ari)
“Rudy–Oim merupakan negarawan sejati. Saya siap merangkul mereka untuk bersama–sama membangun Garut lima tahun ke depan,” jelas dia saat ditemui Minggu (21/12) malam di kediaman orang tuanya di Kampung Bojonglarang Kelurahan Sukamenteri Kecamatan Garut Kota.
Ceng Fikri juga memberikan apresiasi khusus kepada KPU Kabupaten Garut, Panwas serta media cetak dan elektronik yang telah berperan menyukseskan jalannya pilkada putaran kedua ini. “Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya,” jelasnya.
Sementara itu Kokon Dermawan, juru bicara Rudy Gunawan yang dihubungi lewat telepon genggamnya mengungkapkan, H Rudy Gunawan mengucapkan selamat kepada pasangan Ceng Fikri dan Dicky Chandra yang sementara berhasil mengantongi suara terbanyak dalam pilkada putaran dua. Menurut Kokon, H Rudy Gunawan sepenuhnya akan memberikan dukungan kepada Ceng Fikri dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kita akan memberikan dukungan terhadap jalannya roda pemerintahan yang akan dijalankan pasangan Ceng Fikri dan Dicky Chandra. Selain itu kita juga akan melakukan kontrol sosial, demi pasangan yang menang dapat menjalankan amanat rakyat,” ulas dia.
Selain itu, Kokon mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua kader dan relawan yang telah memberikan dukungan kepada Rudy–Oim pada putaran kedua ini. Kata dia, meski raihan suara yang didapat tidak cukup untuk menjadi pemenang, tapi kontribusi para relawan dan kader merupakan hal yang patut dihargai. “Suara yang kita peroleh memang tidak cukup untuk memimpin menuju Garut Sejahtera, Aman, Tertib dan Ukhuwah (Satu). Akan tetapi dukungan mereka sangat berarti,” tuturnya lapang. (ari)
Bertemu Rakyat, Numpang di Rumah Ortu Cabup Terpilih
Dicky Chandra Setelah Dinyatakan Menang Pilkada Garut
Artis sinetron Dicky Chandra tak lama lagi akan menjadi pejabat. KPUD Garut, Jabar, Kamis (25/12) menetapkan pasangan Ceng Kholiq Fikri-Dicky Chandra sebagai pemenang Pilkada Garut 2008. Keduanya akan dilantik sebagai bupati dan wakil bupati pada 23 Januari 2009. Apa yang akan dia lakukan setelah dilantik?
Ari Maulana Karang, Garut
Kepada Radar, Dicky menyatakan tak pernah berniat terjun ke dunia politik. Akan tetapi, melihat semangat dan dorongan Kaukus Muda Garut, dia akhirnya luluh. ”Saya melihat mereka, para aktivis muda, punya potensi untuk melakukan perubahan. Akan tetapi, ada tembok besar yang menghalangi mereka untuk mengubah Kabupaten Garut. Untuk itu, saya memutuskan mengorbankan diri jadi jembatan niatan para aktivis muda ini untuk mengubah Garut,” jelas Dicky.
Artis sinetron Dicky Chandra tak lama lagi akan menjadi pejabat. KPUD Garut, Jabar, Kamis (25/12) menetapkan pasangan Ceng Kholiq Fikri-Dicky Chandra sebagai pemenang Pilkada Garut 2008. Keduanya akan dilantik sebagai bupati dan wakil bupati pada 23 Januari 2009. Apa yang akan dia lakukan setelah dilantik?
Ari Maulana Karang, Garut
Kepada Radar, Dicky menyatakan tak pernah berniat terjun ke dunia politik. Akan tetapi, melihat semangat dan dorongan Kaukus Muda Garut, dia akhirnya luluh. ”Saya melihat mereka, para aktivis muda, punya potensi untuk melakukan perubahan. Akan tetapi, ada tembok besar yang menghalangi mereka untuk mengubah Kabupaten Garut. Untuk itu, saya memutuskan mengorbankan diri jadi jembatan niatan para aktivis muda ini untuk mengubah Garut,” jelas Dicky.
Sejak mencalonkan diri, Dicky mengaku terus mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk mengubah Garut. Sehingga, sedikit demi sedikit dirinya mulai menarik diri dari dunia keartisan. Selama menjalani masa kampanye, Dicky juga lebih memilih keluar masuk pedesaan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Selain itu, dalam kampanyenya dia lebih memilih memberikan pelajaran politik kepada masyarakat.
Bahkan, Dicky tidak malu mengadopsi konsep saba desa dari mantan Bupati Agus Supriadi. Jadi, menurut dia, tidak ada kiat khusus untuk memenangi Pilkada Garut. ”Yang bisa menjadi kunci kemenangannya adalah ketulusan dan kesiapan untuk menerima kekalahan maupun menang,” tuturnya.
Dicky berjanji, setelah dilantik nanti, langkah pertama yang akan diambilnya ialah melakukan konsolidasi dengan pemerintahan, tokoh-tokoh partai politik, tokoh politik, dan seluruh kalangan masyarakat. Dia ingin menyatukan persepsi arah pembangunan Garut lima tahun ke depan.
Kendala terbesarnya saat ini, Dicky belum punya rumah di Garut.
Kendala terbesarnya saat ini, Dicky belum punya rumah di Garut.
”Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Garut karena tidak ada tempat yang bisa didatangi. Saat ini saya menumpang di rumah orang tua Ceng Fikri sekadar untuk bertemu masyarakat,” kata dia. (nw)
Ceng Fikri-Dicky Chandra Pemenang Pilkada
+-+Dicky+Candra+ok+(1).JPG)
Golput Meningkat 2,2 Persen
Tarki – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, menetapkan pasangan Ceng Fikri-Dicky Candra sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Garut putaran kedua sekaligus Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) terpilih. Perolehan suara Ceng Fikri-Dicky Candra sebanyak 535.289 suara atau 55,8 persen lebih unggul dari pasangan Rudy-Oim dengan perolehan sebanyak 423.263 suara atau 44,2 persen.
Hasil ketetapan tersebut, saksi dari kedua pasangan --Ceng Fikri-Dicky Chandra dan Rudy-Oim-- menyatakan tidak keberatan atas hasil rapat pleno penghitungan suara tersebut.
Diberitakan sebelumnya, bupati dan wakilnya yang terpilih, harus siap memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di Pemkab Garut. Sebab empat tahun terakhir (2004-2007), laporan keuangan Pemkab Garut dinilai buruk.
Penilaian itu dari catatan Sawala Informasi dan Kebijakan (Sidak), salah satu lembaga yang mengkaji kinerja pemerintahan. Sementara Sidak meneliti dari data Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Termasuk kinerja pengawasan dari badan internal seperti Bawasda pengawasan legislatif juga dianggap terlalu longgar. Akibatnya banyak temuan yang dapat menyebabkan kerugian negara yang ditemukan tim dari BPK.
Sementara situasi pilkada putaran dua ini, KPU mencatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dengan kategori golput alias tidak menggunakan hak pilihnya meningkat 2,2 persen dari putaran pertama. Dalam putaran pertama, jumlah partisipasi masyarakat mencapai 64,5 persen atau tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 35,5 persen. Sedangkan putaran kedua, jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 62,3 persen. Atau tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 37,7 persen.
Ini menunjukkan peningkatan jumlah golput dari putaran pertama ke putaran kedua sebanyak 2,2 persen. “Yang golput ini terjadi peningkatan dari 35,5 persen menjadi 37,7 persen. Tetapi ini tidak terlalu mencolok dibandingkan peningkatan golput di daerah lain,” tandas Ketua KPU Garut Muhammad Iqbal Santoso, usai memimpin rapat pleno penghitungan suara hasil pilkada Bupati dan Wakil Bupati Garut di Bakorwil kemarin.
Dia juga menyebutkan, jumlah hak pilih pada putaran kedua sebanyak 1.581.504 pemilih. Yakni terdiri dari 985.898 menggunakan hak pemilihnya atau 62,3 persen. “Hasil suara untuk pasangan Rudi-Oim sebanyak 423.263 suara atau 44,2 persen dan untuk pasangan Ceng Fikri-Dicky Candra sebanyak 535.289 atau 55,8 persen. Sedangkan surat suara yang tidak sah sebanyak 27.346 suara,” tandasnya.
Diketahuinya jumlah hasil tersebut, pihak KPU menetapkan hasil pilkada putaran kedua. “Dari sini kita akan tetapkan dan hari besok (hari ini, red) surat ketetapnya sudah diedarkan,” kata dia. Disebutkan Iqbal, untuk jumlah partisipasi masyarakat terbanyak yaitu di lima kecamatan. Seperti di Kecamatn Cibalong sebesar 73,7 persen, Kecamatan Garut Kota sebanyak 75 persen, Kecamatan Pameungpeuk sebanyak 68,2 persen, Kecamatan Pamulihan sebanyak 67,5 persen dan Kecamatan Cihurip sebanyak 66,7 persen.
Sedangkan untuk partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan tingkat partisipasi terendah, sebut Iqbal, di Kecamtan Cibiuk sebanyak 53,6 persen dan Kecamatan Malangbong 55,1 persen. “Masih ada lagi kecamatan yang tingkat pertisipasinya rendah,” pungkasnya. (abi)
Tarki – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, menetapkan pasangan Ceng Fikri-Dicky Candra sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Garut putaran kedua sekaligus Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) terpilih. Perolehan suara Ceng Fikri-Dicky Candra sebanyak 535.289 suara atau 55,8 persen lebih unggul dari pasangan Rudy-Oim dengan perolehan sebanyak 423.263 suara atau 44,2 persen.
Hasil ketetapan tersebut, saksi dari kedua pasangan --Ceng Fikri-Dicky Chandra dan Rudy-Oim-- menyatakan tidak keberatan atas hasil rapat pleno penghitungan suara tersebut.
Diberitakan sebelumnya, bupati dan wakilnya yang terpilih, harus siap memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di Pemkab Garut. Sebab empat tahun terakhir (2004-2007), laporan keuangan Pemkab Garut dinilai buruk.
Penilaian itu dari catatan Sawala Informasi dan Kebijakan (Sidak), salah satu lembaga yang mengkaji kinerja pemerintahan. Sementara Sidak meneliti dari data Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Termasuk kinerja pengawasan dari badan internal seperti Bawasda pengawasan legislatif juga dianggap terlalu longgar. Akibatnya banyak temuan yang dapat menyebabkan kerugian negara yang ditemukan tim dari BPK.
Sementara situasi pilkada putaran dua ini, KPU mencatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dengan kategori golput alias tidak menggunakan hak pilihnya meningkat 2,2 persen dari putaran pertama. Dalam putaran pertama, jumlah partisipasi masyarakat mencapai 64,5 persen atau tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 35,5 persen. Sedangkan putaran kedua, jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 62,3 persen. Atau tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 37,7 persen.
Ini menunjukkan peningkatan jumlah golput dari putaran pertama ke putaran kedua sebanyak 2,2 persen. “Yang golput ini terjadi peningkatan dari 35,5 persen menjadi 37,7 persen. Tetapi ini tidak terlalu mencolok dibandingkan peningkatan golput di daerah lain,” tandas Ketua KPU Garut Muhammad Iqbal Santoso, usai memimpin rapat pleno penghitungan suara hasil pilkada Bupati dan Wakil Bupati Garut di Bakorwil kemarin.
Dia juga menyebutkan, jumlah hak pilih pada putaran kedua sebanyak 1.581.504 pemilih. Yakni terdiri dari 985.898 menggunakan hak pemilihnya atau 62,3 persen. “Hasil suara untuk pasangan Rudi-Oim sebanyak 423.263 suara atau 44,2 persen dan untuk pasangan Ceng Fikri-Dicky Candra sebanyak 535.289 atau 55,8 persen. Sedangkan surat suara yang tidak sah sebanyak 27.346 suara,” tandasnya.
Diketahuinya jumlah hasil tersebut, pihak KPU menetapkan hasil pilkada putaran kedua. “Dari sini kita akan tetapkan dan hari besok (hari ini, red) surat ketetapnya sudah diedarkan,” kata dia. Disebutkan Iqbal, untuk jumlah partisipasi masyarakat terbanyak yaitu di lima kecamatan. Seperti di Kecamatn Cibalong sebesar 73,7 persen, Kecamatan Garut Kota sebanyak 75 persen, Kecamatan Pameungpeuk sebanyak 68,2 persen, Kecamatan Pamulihan sebanyak 67,5 persen dan Kecamatan Cihurip sebanyak 66,7 persen.
Sedangkan untuk partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan tingkat partisipasi terendah, sebut Iqbal, di Kecamtan Cibiuk sebanyak 53,6 persen dan Kecamatan Malangbong 55,1 persen. “Masih ada lagi kecamatan yang tingkat pertisipasinya rendah,” pungkasnya. (abi)
Jumat, 27 Juni 2008
Kantor DPC PPP Dirusak
.JPG)
Pelaku Diduga tak Puas Hasil Rapimcab
TARKI GARUT – Tanpa alasan jelas, seorang pria yang diduga kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan aksi perusakan kantor DPC PPP Kabupaten Garut yang berlokasi di Jalan Pembangunan Nomor 177, Kamis (26/6) sekitar pukul 14.30.
Entang (44), saksi mata, menuturkan saat dirinya sedang berada di warung kopi yang berlokasi di depan kantor DPC PPP, ia melihat seorang kader PPP Kecamatan Bayongbong yang bernama Ade Wahidin membantingkan helm ke jendela kantor hingga kacanya pecah.
Terang dia, Ade yang datang sendirian menggunakan sepeda motor Mio warna merah, sempat ditanya olehnya, namun jawaban yang diterima malah berupa ancaman bakal mendatangkan massa lebih banyak. “Saya tanya baik-baik malah ngancam, dan dia langsung kabur,” terang sekretaris PAC PPP Tarogong Kidul itu.
Entang yang baru pulang mengikuti rapat pimpinan cabang (Rapimcab) PPP di Hotel Cempaka, mengira tindakan nekat pelaku kemungkinan karena adanya kesalahpahaman tentang hasil rapimcab PPP.
Kata dia, pelaku yang tidak hadir pada rapimcab mengira kemunculan nama Ketua DPC PPP Garut Dedi Suryadi yang diusung oleh PAC Bayongbong dan PAC Cisurupan masuk dalam daftar calon bupati/wakil bupati dari PPP, bertujuan untuk menjegal jagonya, Aceng Wahdan yang pada rapimcab mengantongi 40 suara.
Padahal, kata dia, PAC Bayongbong dan Cisurupan hanya mengusulkan Dedi untuk mendampingi Aceng Wahdan pada pilbup mendatang. “Sehingga Ade mengira kemunculan Dedi tersebut sebagai upaya menggulingkan Aceng Wahdan,” katanya.
Namun, saat dikonfirmasi wartawan melalui handphone-nya, Ade Wahidin membantah telah melakukan perusakan kantor DPC PPP. Malah dia beralibi selama tiga hari ke belakang, berada di luar Kota Garut. “Bohong kalau ada yang menyebutkan, saya melakukan perusakan. Saya bukan kader PPP kok dan sekarang saya sedang berada di Cicalengka,” bantahnya.
Pantauan Radar di lokasi, pasca-perusakan, satu unit mobil dalmas didatangkan untuk mengamankan kantor DPC PPP. (one)
Diduga Patah Hati, ABG Bunuh Diri
Diduga Patah Hati, ABG Bunuh Diri
KARANGPAWITAN – Diduga patah hati, Sri Winarti (16), warga Kampung Campaka RT 04 RW 06 Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri (gandir).
Anak ke dua dari 4 bersaudara pasangan Agus dan Pipih, pertama kali ditemukan adiknya, Fujianti (12), tergantung di tiang pintu kamar dengan kondisi sudah tak bernyawa, Kamis, (26/6) sekitap pukul 11.30. “Setelah saya pulang sekolah, saya menemukan Kakak tergantung kain sarung di tiang kusen pintu kamar dan saya langsung teriak,” tutur Fujianti.
Setelah warga mendatangi rumah berukuran 3x7 meter itu mengetahui korban tak bernyawa, mereka langsung melaporkannya kepada aparat kepolisian. Tak lama kemuadian, tim identifikai Polres Garut serta polsek Karangpawitan malakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Dikemukakan Fuji, ia tidak menyangka kakaknya senekat itu. Namun, ujarnya, di pagi hari, kakaknya sempat menyuruh Fuji untuk dibelikan obat Paramex dua lembar. “Setelah dibelikan obat Paramex, saya langsung pergi sekolah dan di rumah tidak ada siapa-siapa,” katanya.
Sedangkan saat peristiwa itu terjadi, kata Fuji, Agus, ayah mereka sedang bekerja di percetakan bata, begitu pula ibunya, sedang bekerja di wilayah Kecamatan Garut Kota.
Kapolsek Karangpawitan APK Parimin yang datang ke TKP mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
Hanya saja, kata dia, di tangan kirinya terlihat ada luka sayatan pisau. “Diduga, sebelumnya korban hendak mengakhiri hidupnya dengan memotong urat nadi tangan. Tapi tidak jadi dilakukannya, hingga akhirnya dia (korban, red) gantung diri di kusen pintu yang tingginya hanya 180 cm,” terang dia.
Untuk penyelidikan lebih lanjut, kata dia, polisi mengamankan barang bukti berupa kain sarung yang digunakan untuk gantung diri, handphone yang terdapat di saku celana korban, kantong sekolah serta beberapa buku catatan.
Terang dia, pemeriksaan pada handphone korban, pada salah satu folder, polisi menemukan tulisan berisi curahan hati (curhat, red) korban yang menggambarkan kondisi dirinya yang tengah patah hati.
Setelah mengevakuasi jasad korban, sekitar pukul 12.45, polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum dr Slamet Garut guna keperluan visum. Sementara itu, hasil pemeriksaan tim medis, pada tubuh korban terdapat kotoran dan air seni yang menguatkan dugaan bahwa korban meninggal akibat bunuh diri. (one)
Kejati Kembalikan Berkas Memo
BANDUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat belum bisa menyidangkan kasus ijazah palsu milik Wakil Bupati Garut Memo Hermawan bin Eman Sutarman. Pasalnya, berkas perkara yang dimiliki Kejati belum lengkap sehingga berkas acara perkaranya di kembalikan ke Polda Jabar.
Hal tersebut dikatakan Kepala Seksi Pra Tuntutan (Kasi Pratut) Kejati Jabar A Rahman SH di ruang kerjanya didampingi Kasi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Dadang Alex di Jalan RE Martadinata, Bandung, kemarin.
Kasi Penkum dan Humas Dadang Alex mengatakan berkas tersebut belum bisa di P21-kan karena masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi sehingga dikembalikan ke Polda.
"Berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum (JPU) ada beberapa kelengkapan formil yang belum dipenuhi dalam BAP. Di antaranya, belum dilampirkannya surat-surat izin dari presiden atau surat persetujuan tertulis dari Polda Jabar atau surat tanda terima dari sekretariat kabinet," ujarnya.
Ia menjelaskan BAP juga harus terlampir surat yang dibuat oleh saksi Jenal Arifin dan juga dilampirkan surat dari Bupati Garut, juga harus ada lampiran perihal keabsahan surat pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) Memo. (aka)
Kejaksaan Panggil Kadinkes
Lelang Alkes Dianggap tak Transparan
GARUT KOTA – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Kamis (26/6) sejak pukul 09.00 hingga sore, memeriksa Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut dr H Hendy Budiman MKes beserta tiga orang panitia lelang, Edi Miskadi, Wowo dan Rita Sobariah Apt.
Kasi Intel Kejari Garut Otong Hendra Rahayu SH yang juga koordinator tim membenarkan bahwa tim penyidik kejaksaan tengah intensif meminta keterangan kadinkes dan tiga orang panitia lelang alat kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2008. “Kami baru sebatas meminta keterangan dan pengumpulan data saja, ini belum bisa dikategorikan ke pemeriksaan,” ujar Otong kepada wartawan di ruang kerjanya.
Kendati mereka dipintai keterangan di ruang tipikor lantai tiga gedung kejaksaan, namun Otong menepis keempatnya dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi. “Memang mereka dipinta keterangan di lantai tiga ruang khusus tindak pidana korupsi (tipikor), tetapi bukan berarti pemeriksaan tipikor. Kita belum mengarah ke materi pemeriksaan,” jelasnya.
Terang dia, empat orang tim penyidik kejaksaan yang menangani dugaan kasus penyimpangan lelang alkes, yakni jaksa funfsional senior H Rochyat SH, Rahayudin SH dan Sunardi SH.
“Setiap orang penyidik menangangi satu orang. Sejak tadi pagi, tak menutup kemungkinan hingga malam mereka masih akan diminta keterangan, hanya terselang waktu solat saja,” katanya.
Dia mengatakan meskipun pemeriksaan keempat pejabat Dinkes sudah berlangsung hingga siang hari, tetapi tim penyidik belum menyebutkan adanya tersangka yang akan ditetapkan atas kasus tersebut.
Untuk menetapkan tersangka, terang Otong, harus ada empat unsur yang bisa dijadikan landasan, seperti keterangan saksi, alat bukti, petunjuk dan ahli. “Jika ada dua unsur saja, sudah bisa dilakukan penetapan tersangka,” terangnya.
Begitu pula, Otong mengaku belum bisa menyebutkan nama pengusaha yang melaporkan kasus ini ke kejaksaan. “Kita belum bisa menyebutkan nama pengusaha yang telah melaporkan kasus ini,” katanya.
Sementara itu, salah seorang pegusaha yang ikut lelang di Dinkes, Yusman dari PT Dasa Bandung, menyebutkan dirinya hanya ikut lelang alkes bagian pengadaan obat saja. “Yang kemarin ditenderkan di Dinkes, berupa pengadaan alkes senilai Rp4 miliar, sedangkan mobil puskesmas keliling (Pusling) sebesar Rp 2,9 miliar. Total seluruhnya mencapai sekitar Rp 6,9 miliar,” terangnya.
Namun, menurutnya, pada proses pelaksanaan lelang, panitia dianggap tidak transfaran. Dicontohkannya, keputusan hasil lelang seharusnya diumumkan di media massa cetak nasional dan lokal. “Ini hanya ditempelkan pada kertas di dinding kantor Dinkes. Kan sangat lucu, proyek miliaran rupiah diumumkan hanya di dinding,” tukasnya. (one)
GARUT KOTA – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Kamis (26/6) sejak pukul 09.00 hingga sore, memeriksa Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut dr H Hendy Budiman MKes beserta tiga orang panitia lelang, Edi Miskadi, Wowo dan Rita Sobariah Apt.
Kasi Intel Kejari Garut Otong Hendra Rahayu SH yang juga koordinator tim membenarkan bahwa tim penyidik kejaksaan tengah intensif meminta keterangan kadinkes dan tiga orang panitia lelang alat kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2008. “Kami baru sebatas meminta keterangan dan pengumpulan data saja, ini belum bisa dikategorikan ke pemeriksaan,” ujar Otong kepada wartawan di ruang kerjanya.
Kendati mereka dipintai keterangan di ruang tipikor lantai tiga gedung kejaksaan, namun Otong menepis keempatnya dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi. “Memang mereka dipinta keterangan di lantai tiga ruang khusus tindak pidana korupsi (tipikor), tetapi bukan berarti pemeriksaan tipikor. Kita belum mengarah ke materi pemeriksaan,” jelasnya.
Terang dia, empat orang tim penyidik kejaksaan yang menangani dugaan kasus penyimpangan lelang alkes, yakni jaksa funfsional senior H Rochyat SH, Rahayudin SH dan Sunardi SH.
“Setiap orang penyidik menangangi satu orang. Sejak tadi pagi, tak menutup kemungkinan hingga malam mereka masih akan diminta keterangan, hanya terselang waktu solat saja,” katanya.
Dia mengatakan meskipun pemeriksaan keempat pejabat Dinkes sudah berlangsung hingga siang hari, tetapi tim penyidik belum menyebutkan adanya tersangka yang akan ditetapkan atas kasus tersebut.
Untuk menetapkan tersangka, terang Otong, harus ada empat unsur yang bisa dijadikan landasan, seperti keterangan saksi, alat bukti, petunjuk dan ahli. “Jika ada dua unsur saja, sudah bisa dilakukan penetapan tersangka,” terangnya.
Begitu pula, Otong mengaku belum bisa menyebutkan nama pengusaha yang melaporkan kasus ini ke kejaksaan. “Kita belum bisa menyebutkan nama pengusaha yang telah melaporkan kasus ini,” katanya.
Sementara itu, salah seorang pegusaha yang ikut lelang di Dinkes, Yusman dari PT Dasa Bandung, menyebutkan dirinya hanya ikut lelang alkes bagian pengadaan obat saja. “Yang kemarin ditenderkan di Dinkes, berupa pengadaan alkes senilai Rp4 miliar, sedangkan mobil puskesmas keliling (Pusling) sebesar Rp 2,9 miliar. Total seluruhnya mencapai sekitar Rp 6,9 miliar,” terangnya.
Namun, menurutnya, pada proses pelaksanaan lelang, panitia dianggap tidak transfaran. Dicontohkannya, keputusan hasil lelang seharusnya diumumkan di media massa cetak nasional dan lokal. “Ini hanya ditempelkan pada kertas di dinding kantor Dinkes. Kan sangat lucu, proyek miliaran rupiah diumumkan hanya di dinding,” tukasnya. (one)
Memo Ajak Hidup Hemat
TARKI GARUT – Wakil Bupati Garut Memo Hermawan mengajak seluruh masyarakat hidup hemat. Sebagai penegasan, wabup membuat surat edaran nomor 520/979/Pem, tentang langkah-langkah antisipasi krisis.
Kata Memo, krisis global --pangan dan energi-- dampaknya sangat dirasakan masyarakat, oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan sikap yang sama dari pemkab dan masyarakat untuk mengatasinya.
Caranya, kata dia, mengurangi tenaga listrik, di antaranya penghematan pengunaan elektronik, mengurangi jam penerangan di tempat umum, seperti jalan raya, taman, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, menghidupkan lampu lebih akhir dan mematikannya lebih awal. “Matikan pula lampu yang kurang berguna seperti di ruang kosong, kamar mandi dan gudang,” sebutnya.
Di samping itu, Memo mengajak masyarakat mengembangkan pola hidup rasional melalui penyerderhanaan penyelenggaraan pesta atau resepsi, seperti sertijab, pelantikan, perpisahan, reuni dan jamuan tamu.
Sedangkan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM), orang nomor satu di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Garut ini, mengimbau agar melakukan pembatasan bepergian dan menghindari penggunaan kendaraan yang tidak efisien. (abi)
Kata Memo, krisis global --pangan dan energi-- dampaknya sangat dirasakan masyarakat, oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan sikap yang sama dari pemkab dan masyarakat untuk mengatasinya.
Caranya, kata dia, mengurangi tenaga listrik, di antaranya penghematan pengunaan elektronik, mengurangi jam penerangan di tempat umum, seperti jalan raya, taman, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, menghidupkan lampu lebih akhir dan mematikannya lebih awal. “Matikan pula lampu yang kurang berguna seperti di ruang kosong, kamar mandi dan gudang,” sebutnya.
Di samping itu, Memo mengajak masyarakat mengembangkan pola hidup rasional melalui penyerderhanaan penyelenggaraan pesta atau resepsi, seperti sertijab, pelantikan, perpisahan, reuni dan jamuan tamu.
Sedangkan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM), orang nomor satu di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Garut ini, mengimbau agar melakukan pembatasan bepergian dan menghindari penggunaan kendaraan yang tidak efisien. (abi)
Dedi Suryadi Didesak Nyalon
5 Balon Masih Dievaluasi
TARKA GARUT– Meskipun tidak mengikuti penjaringan calon bupati, namun dukungan kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Garut H Dedi Suryadi semakin kuat. Sejumlah PAC mendesak Dedi ikut nyalon pada pilkada mendatang.
Menanggapi reaksi itu, ketua DPRD Garut ini menyatakan kesiapannya mengakomodir keinginan kader partai berlambang Kabah itu. “Kalau saya diminta mundur dengan mekanisme partai, maka harus turut. Begitu pula saya harus turuti permintaan kader yang mendesak saya ikut nyalon,” ujar Dedi kepada Radar, seusai mengikuti rapimcab, kemarin.
Sedangkan berdasarkan hasil rapat pimpinan cabang (Rapimcab) yang digelar di Aula Yayasan Almasdukiyah Desa Tanjung Kecamatan Tarogong kaler, dari 19 orang bakal calon (balon) bupati yang mendaftar hanya 5 orang yang terpilih untuk mengikuti proses selanjutnya.
Mereka, KH Wahdan Bakri dengan 40 suara, disusul H Jamin Abdullatif Sirad 33 suara, H Sjamsu S Djajusman MEng 25 suara, Ir H Endang Supriadi MM 25 suara dan dr Tenny Swara Rifa’i MKes 22 suara. Dari 5 orang balon itu, hanya KH Wahdan Bakri yang berasal dari internal partai, sedangkan sisanya merupakan calon yang melamar dari kalangan eksternal.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat Drs H Aay Sahal yang menghadiri rapimcab mangungkapkan kalaupun Dedi Suryadi awalnya tidak mendaftar balon bupati dan wakil bupati, bila direkomendasi oleh Pengurus Anak Cabang (PAC), sah-sah saja karena tidak menyalahi aturan partai.
“Dia juga berhak diajukan bersama 5 balon hasil rapim sebab kelimanya juga masih perlu dievaluasi dan statusnya masih balon,” jelasnya. (nal)
TARKA GARUT– Meskipun tidak mengikuti penjaringan calon bupati, namun dukungan kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Garut H Dedi Suryadi semakin kuat. Sejumlah PAC mendesak Dedi ikut nyalon pada pilkada mendatang.
Menanggapi reaksi itu, ketua DPRD Garut ini menyatakan kesiapannya mengakomodir keinginan kader partai berlambang Kabah itu. “Kalau saya diminta mundur dengan mekanisme partai, maka harus turut. Begitu pula saya harus turuti permintaan kader yang mendesak saya ikut nyalon,” ujar Dedi kepada Radar, seusai mengikuti rapimcab, kemarin.
Sedangkan berdasarkan hasil rapat pimpinan cabang (Rapimcab) yang digelar di Aula Yayasan Almasdukiyah Desa Tanjung Kecamatan Tarogong kaler, dari 19 orang bakal calon (balon) bupati yang mendaftar hanya 5 orang yang terpilih untuk mengikuti proses selanjutnya.
Mereka, KH Wahdan Bakri dengan 40 suara, disusul H Jamin Abdullatif Sirad 33 suara, H Sjamsu S Djajusman MEng 25 suara, Ir H Endang Supriadi MM 25 suara dan dr Tenny Swara Rifa’i MKes 22 suara. Dari 5 orang balon itu, hanya KH Wahdan Bakri yang berasal dari internal partai, sedangkan sisanya merupakan calon yang melamar dari kalangan eksternal.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat Drs H Aay Sahal yang menghadiri rapimcab mangungkapkan kalaupun Dedi Suryadi awalnya tidak mendaftar balon bupati dan wakil bupati, bila direkomendasi oleh Pengurus Anak Cabang (PAC), sah-sah saja karena tidak menyalahi aturan partai.
“Dia juga berhak diajukan bersama 5 balon hasil rapim sebab kelimanya juga masih perlu dievaluasi dan statusnya masih balon,” jelasnya. (nal)
PKS Berubah Sikap
Pengusungan Ahab Mentah
TARKI GARUT – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Garut berubah sikap. Partai dengan asas Islam itu mementahkan kembali pencalonan Ahab Shihabudin sebagai calon wakil bupati yang akan diusung. “Memang, kami menghendaki keputusan awal (mengusung Ahab, red), tapi setelah disampaikan ke DPW (DPW PKS Jabar, red), ceritanya jadi lain. Kita diminta mengusulkan 3 pasangan, makanya kita usulkan kembali ke DPW, yakni Helmi Budiman, Bunyamin dan Ahab Shihabudin,” terang Sekretaris DPD PKS Garut Karnoto kepada Radar, kemarin.
Selain itu, hasil rapat internal, kata dia, PKS memutuskan membuka lamaran untuk calon bupati dan wakil bupati dari eksternal. “Calon yang akan diusulkan ke DPW harus berpasangan, untuk mendampingi ketiga calon internal, kami akhirnya membuka pencalonan dari eksternal sebanyak 3 orang,” katanya.
Oleh karena itu, ujar dia, PKS tidak lagi hanya menargetkan posisi wakil bupati melainkan bupati. “Dengan adanya calon eksternal, bisa saja dari PKS sebagai cabup atupun cawabup,” jelasnya. (abi)
Asep Buat Kontrak Politik
LEUWIGOONG - Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Leuwigoong Aka Yusuf, Kamis (26/6), menyatakan para kepala desa lain siap mendukung Ketua APDESI Kabupaten Garut Asep Hamdani untuk dijagokan sebagai calon wakil bupati.
Alasannya, kata dia, Asep sudah menandatangani perjanjian tertulis dan berkomitmen untuk membangun desa. Terang Aka, salah satu perjanjian tertulis yang ditandatangani Asep Hamdani, yakni siap diturunkan dari jabatan wabup bila dalam waktu setahun setelah terpilih menjadi wakil bupati, tak menepati janji membangun desa dan memperhatikan aparat desa.
“Komitmen Asep Hamdani menjadi pegangan bagi para kepala desa, sehingga dukungan dari berbagai lapisan masyarakat khususnya di Garut Utara terus mengalir untuk pencalonan Asep menjadi kandidat wabup,” tuturnya. (nal)
Alasannya, kata dia, Asep sudah menandatangani perjanjian tertulis dan berkomitmen untuk membangun desa. Terang Aka, salah satu perjanjian tertulis yang ditandatangani Asep Hamdani, yakni siap diturunkan dari jabatan wabup bila dalam waktu setahun setelah terpilih menjadi wakil bupati, tak menepati janji membangun desa dan memperhatikan aparat desa.
“Komitmen Asep Hamdani menjadi pegangan bagi para kepala desa, sehingga dukungan dari berbagai lapisan masyarakat khususnya di Garut Utara terus mengalir untuk pencalonan Asep menjadi kandidat wabup,” tuturnya. (nal)
Yamin Wajah Baru, Langsung Melesat
TARKA GARUT– Sudah banyak bakal calon (balon) Bupati Garut yang melakukan sosialisasi. Begitu pula partai politik (parpol), hingga kini terus melakukan proses penjaringan balon bupati yang akan mereka usung.
Satu nama yang terbilang baru naik di bursa balon bupati adalah H Yamin Abdul Latif. Meski terbilang baru, tetapi kiprahnya dianggap telah melebihi calon lain. Setidaknya, hal ini dibuktikan dengan lolosnya Yamin pada penjaringan balon bupati Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bersama empat nama lain, yakni Ceng Wahdan Bakrie, H Syamsu Djayusman, Ir Endang Supriadi dan dr Teni Sewara Rifa’i.
Keberhasilan lelaki asli Garut Selatan itu masuk dalam lima besar balon bupati, tidaklah mudah, mengingat sebelumnya ada 19 balon yang bersaing di PPP.
Kata Yamin, keberhasilannya masuk lima besar penjaringan balon bupati adalah kehendak Allah SWT. “Telah menjadi garisan takdir-Nya, saya harus lolos dalam penjaringan,” ungkapnya ketika ditemui wartawan di kediamannya, kemarin.
Tidak hanya itu, ternyata, nama Yamin masuk dalam bursa penjaringan balon bupati di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam musyawarah kerja cabang khusus PDIP beberapa waktu lalu.
Meski berasal dari wilayah Garut Selatan, kata dia, jika terpilih menjadi kepala daerah, dirinya tidak lantas akan mencurahkan pembangunan di Garut Selatan dengan meninggalkan wilayah lainnya. “Semua daerah perlu pemerataan,” tukasnya. (ari)
Satu nama yang terbilang baru naik di bursa balon bupati adalah H Yamin Abdul Latif. Meski terbilang baru, tetapi kiprahnya dianggap telah melebihi calon lain. Setidaknya, hal ini dibuktikan dengan lolosnya Yamin pada penjaringan balon bupati Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bersama empat nama lain, yakni Ceng Wahdan Bakrie, H Syamsu Djayusman, Ir Endang Supriadi dan dr Teni Sewara Rifa’i.
Keberhasilan lelaki asli Garut Selatan itu masuk dalam lima besar balon bupati, tidaklah mudah, mengingat sebelumnya ada 19 balon yang bersaing di PPP.
Kata Yamin, keberhasilannya masuk lima besar penjaringan balon bupati adalah kehendak Allah SWT. “Telah menjadi garisan takdir-Nya, saya harus lolos dalam penjaringan,” ungkapnya ketika ditemui wartawan di kediamannya, kemarin.
Tidak hanya itu, ternyata, nama Yamin masuk dalam bursa penjaringan balon bupati di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam musyawarah kerja cabang khusus PDIP beberapa waktu lalu.
Meski berasal dari wilayah Garut Selatan, kata dia, jika terpilih menjadi kepala daerah, dirinya tidak lantas akan mencurahkan pembangunan di Garut Selatan dengan meninggalkan wilayah lainnya. “Semua daerah perlu pemerataan,” tukasnya. (ari)
Ikan Paus Terdampar di Rancabuaya
PAMEUNGPEUK GARUT– Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rancabuaya, Makmur, Kamis (26/6), menginformasikan seekor ikan paus seberat 2 ton dengan panjang lebih dari 8,5 meter mati terdampar di Pantai Rancabuaya Kecamatan Caringin.
Terdamparnya ikan raksasa itu, kata dia, diperkirakan karena terbawa arus saat mengejar ikan–ikan kecil. “Warga menemukannya sekitar pukul 6 pagi sekitar 300 meter dari TPI Rancabuaya,” terangnya.
Kata dia, warga yang menemukan ikan paus itu beramai–ramai memotong bangkai ikan untuk dikonsumsi dan dibagi–bagi ke warga lainnya.
Hingga siang kemarin, kata dia, warga terus berdatangan untuk menyaksikan dan ikut mengambil daging ikan paus. “Seperempat tubuh ikan paus tersebut telah dipotong–potong oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan seadanya,” terang dia.
Ujang (30), warga Kampung Rancabuaya, mengatakan selain dikonsumsi, daging ikan paus dijadikan umpan memancing. ”Lumayan dagingnya bisa untuk dimakan dan dijadikan umpan untuk mencari ikan,” ujarnya. (ari)
Terdamparnya ikan raksasa itu, kata dia, diperkirakan karena terbawa arus saat mengejar ikan–ikan kecil. “Warga menemukannya sekitar pukul 6 pagi sekitar 300 meter dari TPI Rancabuaya,” terangnya.
Kata dia, warga yang menemukan ikan paus itu beramai–ramai memotong bangkai ikan untuk dikonsumsi dan dibagi–bagi ke warga lainnya.
Hingga siang kemarin, kata dia, warga terus berdatangan untuk menyaksikan dan ikut mengambil daging ikan paus. “Seperempat tubuh ikan paus tersebut telah dipotong–potong oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan seadanya,” terang dia.
Ujang (30), warga Kampung Rancabuaya, mengatakan selain dikonsumsi, daging ikan paus dijadikan umpan memancing. ”Lumayan dagingnya bisa untuk dimakan dan dijadikan umpan untuk mencari ikan,” ujarnya. (ari)
Pemkab Gelar Razia KTP
LEUWIGOONG GARUT- Tim gabungan dari Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (BKKBCS), Satpol PP, TNI dan Polri, Kamis (26/6), menggelar razia KTP bagi pengendara kendaraan bermotor di Jalan Raya Leuwigoong-Limbangan, betulan kantor Desa Leuwigoong. Setiap kendaraan yang lewat dicegat dan penumpang serta pengemudinya diperiksa KTP.
Bagi yang tak memiliki KTP atau masa berlakunya habis, petugas menyuruh mereka mendaftar ke petugas pelayanan di halaman Desa Leuwigoong. Mereka mendapat surat pengantar yang ditandatangani Kabid Kependudukan RH Jamaludin Malik SH untuk membuat KTP di kantor kecamatan.
Bagi yang belum memiliki uang untuk membuat KTP, kata Jamaludin mendapat kesempatan untuk mencari dulu uang selama beberapa hari. “Memiliki KTP merupakan kewajiban setiap warga negara dan KTP banyak manfaatnya untuk berbagai kepentingan,” ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, bagi warga negara di atas 17 tahun yang tak memiliki KTP atau masa berlakunya habis harus didenda atau disanksi hukuman kurungan. “Tapi sanksi semacam itu belum tepat diterapkan karena berbagai pertimbangan,” terangnya.
Razia KTP yang dilakukan tim gabungan, tutur Jamaludin, lebih diarahkan kepada pembinaan dan pelayanan. “Diharapkan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP semakin meningkat serta terget PAD KTP tahun 2008 sebesar Rp3,2 miliar bisa tercapai,” katanya.
Jelas dia, sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dilakukan di 42 kecamatan secara bertahap. “Hingga hari ini (kemarin, red), tinggal beberapa kecamatan lagi yang akan digelar razia KTP,” ujarnya.
Ke depan, tegas dia, razia KTP akan dilakukan di tempat-tempat kontrakan atau tempat kost. “Hal semacam itu dilakukan untuk kepentingan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan,” tukasnya. (nal)
LEUWIGOONG GARUT- Tim gabungan dari Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (BKKBCS), Satpol PP, TNI dan Polri, Kamis (26/6), menggelar razia KTP bagi pengendara kendaraan bermotor di Jalan Raya Leuwigoong-Limbangan, betulan kantor Desa Leuwigoong. Setiap kendaraan yang lewat dicegat dan penumpang serta pengemudinya diperiksa KTP.
Bagi yang tak memiliki KTP atau masa berlakunya habis, petugas menyuruh mereka mendaftar ke petugas pelayanan di halaman Desa Leuwigoong. Mereka mendapat surat pengantar yang ditandatangani Kabid Kependudukan RH Jamaludin Malik SH untuk membuat KTP di kantor kecamatan.
Bagi yang belum memiliki uang untuk membuat KTP, kata Jamaludin mendapat kesempatan untuk mencari dulu uang selama beberapa hari. “Memiliki KTP merupakan kewajiban setiap warga negara dan KTP banyak manfaatnya untuk berbagai kepentingan,” ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, bagi warga negara di atas 17 tahun yang tak memiliki KTP atau masa berlakunya habis harus didenda atau disanksi hukuman kurungan. “Tapi sanksi semacam itu belum tepat diterapkan karena berbagai pertimbangan,” terangnya.
Razia KTP yang dilakukan tim gabungan, tutur Jamaludin, lebih diarahkan kepada pembinaan dan pelayanan. “Diharapkan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP semakin meningkat serta terget PAD KTP tahun 2008 sebesar Rp3,2 miliar bisa tercapai,” katanya.
Jelas dia, sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dilakukan di 42 kecamatan secara bertahap. “Hingga hari ini (kemarin, red), tinggal beberapa kecamatan lagi yang akan digelar razia KTP,” ujarnya.
Ke depan, tegas dia, razia KTP akan dilakukan di tempat-tempat kontrakan atau tempat kost. “Hal semacam itu dilakukan untuk kepentingan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan,” tukasnya. (nal)
Kamis, 26 Juni 2008
Verifikasi Parpol Hanya di 36 Kecamatan
KADUNGORA – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut Drs Mlenik Maumeriadi mengatakan verifikasi faktual partai politik baru, hanya dilakukan di 36 kecamatan. “Verifikasi parpol yang baru, hanya dilakukan di 36 kecamatan karena rata–rata hanya memiliki pengurus di 36 kecamatan,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Enam kecamatan yang tidak dilakukan verifikasi, terang dia, yakni Kecamatan Cibalong, Mekarmukti, Talegong, Pamulihan, Cisompet dan Cihurip. “Anggota PPK di enam kecamatan ini tidak menerima berkas parpol yang harus diverifikasi karena parpol baru, tidak memiliki kepengurusan di enam kecamatan tersebut,” terangnya.
Mlenik mengatakan hingga kini berkas-berkas parpol baru yang harus diverifikasi telah sampai ditangan anggota PPK di 36 kecamatan. “Jadi tahapan kerja yang dilaksanakan KPU diharapkan bisa berjalan dengan baik tanpa ada halangan,” harapnya. (ari)
Enam kecamatan yang tidak dilakukan verifikasi, terang dia, yakni Kecamatan Cibalong, Mekarmukti, Talegong, Pamulihan, Cisompet dan Cihurip. “Anggota PPK di enam kecamatan ini tidak menerima berkas parpol yang harus diverifikasi karena parpol baru, tidak memiliki kepengurusan di enam kecamatan tersebut,” terangnya.
Mlenik mengatakan hingga kini berkas-berkas parpol baru yang harus diverifikasi telah sampai ditangan anggota PPK di 36 kecamatan. “Jadi tahapan kerja yang dilaksanakan KPU diharapkan bisa berjalan dengan baik tanpa ada halangan,” harapnya. (ari)
8 Nama Masuk Ratimda Golkar
GARUT KOTA – Delapan bakal calon bupati dan wakil bupati dipastikan masuk pada pembahasan rapat pertimbangan daerah (Ratimda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Garut.
Mereka, Ea Ruhiyat Prawira, Barman Cahyana, Deden Sopyan dan Euis Ida. Keempatnya merupakan anggota Partai Golkar. Sedangkan dari kalangan eksternal, yakni Adang Sujana (Danrem 062 Tarumanagara), Ade Najmullah (Kabag Ops Polres Garut), Rudi Gunawan (Ketua HKTI Jabar) dan Harliman (Wakadisperindag DKI Jakarta). “Sebelumnya, mereka dinyatakan lolos dalam verifikasi administrasi yang dilakukam tim penjaringan Partai Golkar,” ujar Toni Munawar, anggota tim pemenangan pilkada Partai Golkar.
Dia mengatakan delapan kandidat tersebut memiliki potensi memenangkan Pilkada Garut. “Mereka memiliki potensi yang kuat untuk memenangkan pilkada,” tandasnya.
Lanjut Toni, secepatnya para kandidat calon bupati dan wakil bupati akan dibahas dalam ratimda. “Seharusnya ratimda dilakukan besok (hari ini, red) namun karena proses verifikasi lama, jadi kita undur pelaksanaannya,” ujar dia.
Terang dia, prosedur ratimda, pelaksanaannya diserahkan ke DPW Jabar Partai Golkar. “Penyelenggara ratimda itu adalah DPW, dan yang memimpin sidang juga dari mereka (DPW Partai Golkar, red). Jadi kita serahkan semuanya ke DPW, hanya data akan kita sampaikan Jumat (27/6),” terangnya.
Kata dia, dari delapan kandidat akan dipilih 3 hingga 5 calon. “Dari delapan balon akan dipilih 3 hingga 5 orang,” katanya. Menurutnya, Partai Golkar akan memilih calon yang memiliki resistensi publik yang sangat rendah. “Kita akan memilih calon yang memiliki resistensi yang rendah karena ini juga untuk pemenangan pilkada,” tandasnya.
Disinggung mengenai pertimbangan calon bupati terpilih untuk berkoalisi dengan partai lain, Toni mengatakan tidak masalah. “Yang jelas kita akan memilih calon yang dipastikan memenangkan Pilkada Garut,” tegasnya. (abi)
Mereka, Ea Ruhiyat Prawira, Barman Cahyana, Deden Sopyan dan Euis Ida. Keempatnya merupakan anggota Partai Golkar. Sedangkan dari kalangan eksternal, yakni Adang Sujana (Danrem 062 Tarumanagara), Ade Najmullah (Kabag Ops Polres Garut), Rudi Gunawan (Ketua HKTI Jabar) dan Harliman (Wakadisperindag DKI Jakarta). “Sebelumnya, mereka dinyatakan lolos dalam verifikasi administrasi yang dilakukam tim penjaringan Partai Golkar,” ujar Toni Munawar, anggota tim pemenangan pilkada Partai Golkar.
Dia mengatakan delapan kandidat tersebut memiliki potensi memenangkan Pilkada Garut. “Mereka memiliki potensi yang kuat untuk memenangkan pilkada,” tandasnya.
Lanjut Toni, secepatnya para kandidat calon bupati dan wakil bupati akan dibahas dalam ratimda. “Seharusnya ratimda dilakukan besok (hari ini, red) namun karena proses verifikasi lama, jadi kita undur pelaksanaannya,” ujar dia.
Terang dia, prosedur ratimda, pelaksanaannya diserahkan ke DPW Jabar Partai Golkar. “Penyelenggara ratimda itu adalah DPW, dan yang memimpin sidang juga dari mereka (DPW Partai Golkar, red). Jadi kita serahkan semuanya ke DPW, hanya data akan kita sampaikan Jumat (27/6),” terangnya.
Kata dia, dari delapan kandidat akan dipilih 3 hingga 5 calon. “Dari delapan balon akan dipilih 3 hingga 5 orang,” katanya. Menurutnya, Partai Golkar akan memilih calon yang memiliki resistensi publik yang sangat rendah. “Kita akan memilih calon yang memiliki resistensi yang rendah karena ini juga untuk pemenangan pilkada,” tandasnya.
Disinggung mengenai pertimbangan calon bupati terpilih untuk berkoalisi dengan partai lain, Toni mengatakan tidak masalah. “Yang jelas kita akan memilih calon yang dipastikan memenangkan Pilkada Garut,” tegasnya. (abi)
Pelepasan Siswa SDN Cijolang 2 Sederhana
Pelepasan Siswa SDN Cijolang 2 Sederhana
LIMBANGAN GARUT - Kenaikan kelas siswa kelas 1-6 dan pelepasan siswa kelas VI SDN Cijolang 2, Selasa (24/6), berlangsung sederhana dan dalam kondisi memprihatinkan. Pasalnya, kegiatan rutin tersebut berlangsung di tenda halaman sekolah karena ruangan kelas sudah lama ambruk dan 3 ruangan lainnya terancam ambruk.
Di balik kesederhanaan dan keprihatinan, kepala sekolah dan guru-guru SDN Cijolang 2 merasa bersyukur. Sekalipun kenaikan kelas dan pelepasan siswa kelas VI tanpa digelar hiburan, namun prestasi para siswa mampu bersaing dengan siswa yang berada di Limbangan.
Menurut Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan Dasar Limbangan Drs Engkur SH MSi, Rabu (25/6), dirinya salut atas kerja keras dan pengabdian pendidik di SDN Cijolang 2. “Sekalipun sekolahnya ambruk dan kondisi jalan rusak menuju sekolah rusak berat, kegiatan belajar mengajar tak terhambat,” katanya.
Laporan yang diterima Engkur dari SDN Cijolang 2, semua siswa di sekolah itu naik kelas dan semua siswa Kelas VI dinyatakan lulus ujian nasional berstandar nasional (UASBN). Bahkan nilai tertinggi yang diraih peserta UN untuk mata pelajaran bahasa Indonesia 8,6, Matematika 8,75 dan IPA 8,5.
“Saya salut dan berterima kasih kepada kalangan pendidik SDN Cijolang 2 yang mampu mempertahankan prestasi dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara berkesinambungan. Sekalipun ratusan siswa harus belajar di tempat darurat akibat bangunan sekolah ambruk,” tuturnya. (nal)
LIMBANGAN GARUT - Kenaikan kelas siswa kelas 1-6 dan pelepasan siswa kelas VI SDN Cijolang 2, Selasa (24/6), berlangsung sederhana dan dalam kondisi memprihatinkan. Pasalnya, kegiatan rutin tersebut berlangsung di tenda halaman sekolah karena ruangan kelas sudah lama ambruk dan 3 ruangan lainnya terancam ambruk.
Di balik kesederhanaan dan keprihatinan, kepala sekolah dan guru-guru SDN Cijolang 2 merasa bersyukur. Sekalipun kenaikan kelas dan pelepasan siswa kelas VI tanpa digelar hiburan, namun prestasi para siswa mampu bersaing dengan siswa yang berada di Limbangan.
Menurut Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan Dasar Limbangan Drs Engkur SH MSi, Rabu (25/6), dirinya salut atas kerja keras dan pengabdian pendidik di SDN Cijolang 2. “Sekalipun sekolahnya ambruk dan kondisi jalan rusak menuju sekolah rusak berat, kegiatan belajar mengajar tak terhambat,” katanya.
Laporan yang diterima Engkur dari SDN Cijolang 2, semua siswa di sekolah itu naik kelas dan semua siswa Kelas VI dinyatakan lulus ujian nasional berstandar nasional (UASBN). Bahkan nilai tertinggi yang diraih peserta UN untuk mata pelajaran bahasa Indonesia 8,6, Matematika 8,75 dan IPA 8,5.
“Saya salut dan berterima kasih kepada kalangan pendidik SDN Cijolang 2 yang mampu mempertahankan prestasi dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara berkesinambungan. Sekalipun ratusan siswa harus belajar di tempat darurat akibat bangunan sekolah ambruk,” tuturnya. (nal)
Jelang PSB, Warga Serbu Pegadaian
Jelang PSB, Warga Serbu Pegadaian
GARUT KOTA – Jelang penerimaan siswa baru seluruh jenjang pendidikan biasanya orang tua siswa membutuhkan dana untuk biaya pendaftaran. Solusi cepat dan cukup dipercaya adalah menggadaikan barang.
Menurut Kepala Kantor Cabang Perum Pegadaian Garut Kota Agus Waluyo SE, terjadi kenaikan jumlah kredit yang dicairkan sejak bulan Mei hingga Juni sebesar 20 pesen. “Bahkan trend-nya sampai akhir juli, akan terus meningkat, mengingat pendaftaran siswa baru dilaksanakan bulan Juli,” terangnya.
Pada bulan Mei, kata dia, jumlah kredit yang dicairkan mencapai Rp3,6 Miliar. Sedangkan bulan ini tapatnya hingga tanggal 24 Juni, jumlah kredit yang dicairkan mencapai Rp4,3 miliar. “Jadi dalam satu bulan ini saja peningkatan jumlah kredit yang dicairkan mencapai 20 pesen,” terangnya.
Kata dia, kebanyakan barang yang digadaikan masyarakat yakni emas, disusul barang elektronik dan motor. Agus menjelaskan yang mendorong masyarakat datang ke Perum Pegadaian karena bunga cicilan ringan, sedangkan waktu kredit bervariatif dengan waktu paling lama 4 bulan dan paling rendah 15 hari. “Jika telah jatuh tempo kredit bisa diperpanjang dengan membayar biaya administrasi,” ujarnya.
Agus juga menegaskan meskipun masyarakat banyak menggadaikan barang, pihaknya tetap menerimanya karena dana yang disediakan Perum Pegadaian tidak terbatas. “Berapapun dana yang dibutuhkan untuk membuka kredit, kami siap menampungnya karena dana yang disediakan pemerintah tidak terbatas,” jelasnya.
Terang dia, sebulan biasanya Perum Pegadaian Garut Kota menerima barang tak kurang dari tiga ribu barang dari berbagai macam jenis. Meski demikian, menurut Agus, sejak tahun 2007 jumlah barang elektronik dan otomotif relatif menurun tetapi jumlah uang yang dikeluarkan meningkat tajam karena kebanyakan barang yang digadaikan adalah emas, sedangkan harga emas saat ini naik.
“Beberapa bulan lalu kami menerima emas 24 karat/gram seharga Rp225 ribu, bulan ini kami menerima emas 24 karat/gram dari masyarakat seharga Rp 255 ribu, jadi dana yang kita keluarkan cukup besar meski barangnya sedikit,” katanya.
Hal serupa terjadi di Perum Pegadaian Cabang Leles. Memasuki tahun ajaran baru, peningkatan kredit yang dikucurkan kepada masyarakat terjadi penambahan. Hendy Juhendi, fungsional penyimpan Perum Pegadaian Leles, mengatakan biasanya sehari pihaknya mencairkan dana sebesar Rp40 juta namun jelang tahun ajaran baru, kata dia, meningkat jadi Rp60-70 juta. (ari)
GARUT KOTA – Jelang penerimaan siswa baru seluruh jenjang pendidikan biasanya orang tua siswa membutuhkan dana untuk biaya pendaftaran. Solusi cepat dan cukup dipercaya adalah menggadaikan barang.
Menurut Kepala Kantor Cabang Perum Pegadaian Garut Kota Agus Waluyo SE, terjadi kenaikan jumlah kredit yang dicairkan sejak bulan Mei hingga Juni sebesar 20 pesen. “Bahkan trend-nya sampai akhir juli, akan terus meningkat, mengingat pendaftaran siswa baru dilaksanakan bulan Juli,” terangnya.
Pada bulan Mei, kata dia, jumlah kredit yang dicairkan mencapai Rp3,6 Miliar. Sedangkan bulan ini tapatnya hingga tanggal 24 Juni, jumlah kredit yang dicairkan mencapai Rp4,3 miliar. “Jadi dalam satu bulan ini saja peningkatan jumlah kredit yang dicairkan mencapai 20 pesen,” terangnya.
Kata dia, kebanyakan barang yang digadaikan masyarakat yakni emas, disusul barang elektronik dan motor. Agus menjelaskan yang mendorong masyarakat datang ke Perum Pegadaian karena bunga cicilan ringan, sedangkan waktu kredit bervariatif dengan waktu paling lama 4 bulan dan paling rendah 15 hari. “Jika telah jatuh tempo kredit bisa diperpanjang dengan membayar biaya administrasi,” ujarnya.
Agus juga menegaskan meskipun masyarakat banyak menggadaikan barang, pihaknya tetap menerimanya karena dana yang disediakan Perum Pegadaian tidak terbatas. “Berapapun dana yang dibutuhkan untuk membuka kredit, kami siap menampungnya karena dana yang disediakan pemerintah tidak terbatas,” jelasnya.
Terang dia, sebulan biasanya Perum Pegadaian Garut Kota menerima barang tak kurang dari tiga ribu barang dari berbagai macam jenis. Meski demikian, menurut Agus, sejak tahun 2007 jumlah barang elektronik dan otomotif relatif menurun tetapi jumlah uang yang dikeluarkan meningkat tajam karena kebanyakan barang yang digadaikan adalah emas, sedangkan harga emas saat ini naik.
“Beberapa bulan lalu kami menerima emas 24 karat/gram seharga Rp225 ribu, bulan ini kami menerima emas 24 karat/gram dari masyarakat seharga Rp 255 ribu, jadi dana yang kita keluarkan cukup besar meski barangnya sedikit,” katanya.
Hal serupa terjadi di Perum Pegadaian Cabang Leles. Memasuki tahun ajaran baru, peningkatan kredit yang dikucurkan kepada masyarakat terjadi penambahan. Hendy Juhendi, fungsional penyimpan Perum Pegadaian Leles, mengatakan biasanya sehari pihaknya mencairkan dana sebesar Rp40 juta namun jelang tahun ajaran baru, kata dia, meningkat jadi Rp60-70 juta. (ari)
Tarif PDAM Naik 40%
Persetuajuan di Tangan Wabup
CILAWU GARUT – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Garut akhirnya menaikkan tarif sebesar 40 persen. Hal tersebut dikemukakan Direktur PDAM Tirta Dharma Garut Ahmad Ayub SE MM, kepada wartwan di ruang kerjanya, Rabu (25/6).
Kata dia, sebenarnya manaikkan tarif sangat memberatkan PDAM. Tapi, hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian bahkan kebangkrutan. “Berat bagi kami menaikkan tarif, namun jika PDAM tidak ingin mengalami kerugian hal ini terpaksa dilakukan,” ujarnya.
Jelas dia, bila tarif dasar air minum tidak segera dinaikan maka sangat terpengaruh terhadap pengembangan, pelayanan dan terhambatnya proyek ZAMP (zona air minum prima).
Rencana kenaikannya, kata dia, sudah melewati tahapan dan mekanisme yang sesuai, seperti usulan direktur yang di laporkan kepada badan pengawas yang terdiri dari perwakilan konsumen dan badan perekonomian (akademisi). “Pada intinya, mereka sudah mempertimbangkan dan sepakat adanya ajuan kenaikan tarif. Mereka paham, karena ini demi menyelamatkan PDAM agar terhindar dari kerugian atau kebangkrutan,” imbuhnya.
Untuk penetapannya, lanjut Ayub, saat ini tinggal meminta persetujuan dari wakil bupati dan melakukan sosialisasi dengan DPRD. “Jika sudah ditandatangani (wabup, red), tarif dasar PDAM yang baru segera diberlakukan,” terangnya.
Selain itu, kata dia, kenaikan tarif tidak lepas dari permendagri nomor 23 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tatacara pengaturan tarip air minum. "Rencana kenaikannya, dari tarif dasar awal yaitu Rp1.060/M3 menjadi Rp1.500/M3. Dibandingkan dengan kabupaten lain, Garut memiliki tarif dasar yang paling rendah. Maka kenaikannya tidak lebih 40 persen dari UMK kabupaten/kota. Karena UMK Kabupaten Garut rendah maka tarif dasarnya pun akan mengikuti,” bebernya.
Sebagai langkah awal, pihaknya telah menyosialisasikan rencana kenaikannya kepada konsumen dengan menempelkan beberapa lembar pengumuman di loket pembayaran PDAM atau di unit-unit kacamatan. “Saya berharap konsumen dapat memahami rencana kenaikan tarif ini. Semoga apa yang kami lakukan dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan prima,” katanya. (one)
CILAWU GARUT – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Garut akhirnya menaikkan tarif sebesar 40 persen. Hal tersebut dikemukakan Direktur PDAM Tirta Dharma Garut Ahmad Ayub SE MM, kepada wartwan di ruang kerjanya, Rabu (25/6).
Kata dia, sebenarnya manaikkan tarif sangat memberatkan PDAM. Tapi, hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian bahkan kebangkrutan. “Berat bagi kami menaikkan tarif, namun jika PDAM tidak ingin mengalami kerugian hal ini terpaksa dilakukan,” ujarnya.
Jelas dia, bila tarif dasar air minum tidak segera dinaikan maka sangat terpengaruh terhadap pengembangan, pelayanan dan terhambatnya proyek ZAMP (zona air minum prima).
Rencana kenaikannya, kata dia, sudah melewati tahapan dan mekanisme yang sesuai, seperti usulan direktur yang di laporkan kepada badan pengawas yang terdiri dari perwakilan konsumen dan badan perekonomian (akademisi). “Pada intinya, mereka sudah mempertimbangkan dan sepakat adanya ajuan kenaikan tarif. Mereka paham, karena ini demi menyelamatkan PDAM agar terhindar dari kerugian atau kebangkrutan,” imbuhnya.
Untuk penetapannya, lanjut Ayub, saat ini tinggal meminta persetujuan dari wakil bupati dan melakukan sosialisasi dengan DPRD. “Jika sudah ditandatangani (wabup, red), tarif dasar PDAM yang baru segera diberlakukan,” terangnya.
Selain itu, kata dia, kenaikan tarif tidak lepas dari permendagri nomor 23 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tatacara pengaturan tarip air minum. "Rencana kenaikannya, dari tarif dasar awal yaitu Rp1.060/M3 menjadi Rp1.500/M3. Dibandingkan dengan kabupaten lain, Garut memiliki tarif dasar yang paling rendah. Maka kenaikannya tidak lebih 40 persen dari UMK kabupaten/kota. Karena UMK Kabupaten Garut rendah maka tarif dasarnya pun akan mengikuti,” bebernya.
Sebagai langkah awal, pihaknya telah menyosialisasikan rencana kenaikannya kepada konsumen dengan menempelkan beberapa lembar pengumuman di loket pembayaran PDAM atau di unit-unit kacamatan. “Saya berharap konsumen dapat memahami rencana kenaikan tarif ini. Semoga apa yang kami lakukan dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan prima,” katanya. (one)
SMAN Leuwigoong Gelar Perpisahan
LEUWIGOONG GARUT - Kepala SMAN I Leuwigoong Drs Uje Darmadi MPd meminta para siswanya yang baru lulus ujian nasional (UN) tidak terlena dengan hasil kelulusan. Sebab kata dia, masih banyak yang harus ditempuh anak didiknya untuk mencapai cita cita.
“Kalian boleh senang karena bisa lulus, tetapi kalian jangan terlena karena rekan-rekan kita dari daerah lain banyak yang tidak lulus, juga masih banyak yang harus diperjuangkan dalam mengejar cita-cita” ujar dia dalam acara graduasi angkatan ke-20 SMAN I Leuwigoong, Rabu (25/6).
Kata Uje, tahun ajaran 2007/2008, jumlah siswa yang ikur ujian sebanyak 314 orang. Di antaranya 174 siswa IPA dan 144 siswa jurusan IPS. “Seluruh siswa dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata cukup membanggakan,” katanya.
Menurutnya, hasil yang telah diraih siswa merupakan hasil kerja sama yang baik antara pengelola dan penyelenggara pendidikan serta orang tua siswa. “Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil,” tuturnya.
Dari jumlah siswa yang dinyatakan lulus, terang dia, sejumlah siswa dikategorikan berprestasi. “Siti Sofiyah untuk jurusan IPA dan Siti Syaebah jurusan IPS,” katanya.
Diakhir sambutannya, dia meminta para siswa yang akan melanjutkan ke PTN, agar kembali belajar dengan maksimal karena dengan ilmu akan mempermudah jalan hidup dan cita-cita.
“Begitu pula bagi yang memiliki kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan baik agar mendapatkan hasil yang lebih baik,” pungkasnya. (nal)
457 TKK Langgar PP
TARKI GARUT– Kabid Aparatur Pemerintahan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Drs Jat Jat Munajat mengatakan penerimaan 457 tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemkab Garut melanggar peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005. ”Data itu ditemukan sejak dikeluarkannya PP nomor 48 tahun 2005 hingga bulan September 2007,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Sedangkan dari bulan September 2007 hingga Pebruari 2008, kata dia, Bawasda belum melakukan ivestigasi dan inventarisasi data TKK. ”Yang jelas hingga Pebruari 2008, masih ada penerimaan TKK,” terangnya.
Penyebabnya, ujar dia, sejumlah SKPD belum menyerahkan data TKK. ”Di Bawasda sendiri ada 21 TKK dan 60 PNS, sedangkan SKPD lain belum menyerahkan datanya,” ujar dia.
Disinggung mengenai lambannya penyelesaian TKK, dia berkilah bahwa Bawasda hanya melakukan pendataan saja. ”Kasus inikan sedang ditangani kejaksaan, kita hanya membatu saja, hingga kini kita masih melakukan koordinasi dengan kejaksaan,” katanya.
Selain itu, kilah dia, masalah yang ditangani Bawasda bukan hanya kepegawaian saja. ”Kita itu melakukan pengawasan terhadap 3 masalah, yaitu aset, keuangan dan kepegawian. Sedangkan kepegawaian pun dibagi beberapa pengawasan, yaitu disiplin, hak-hak pegawai termasuk jumlah pegawai,” sebutnya.
Namun, tegas dia, hingga kini Bawasda terus melakukan pengawasan. ”Pengawasn terus kita dilakukan,” tukasnya. (abi)
Sedangkan dari bulan September 2007 hingga Pebruari 2008, kata dia, Bawasda belum melakukan ivestigasi dan inventarisasi data TKK. ”Yang jelas hingga Pebruari 2008, masih ada penerimaan TKK,” terangnya.
Penyebabnya, ujar dia, sejumlah SKPD belum menyerahkan data TKK. ”Di Bawasda sendiri ada 21 TKK dan 60 PNS, sedangkan SKPD lain belum menyerahkan datanya,” ujar dia.
Disinggung mengenai lambannya penyelesaian TKK, dia berkilah bahwa Bawasda hanya melakukan pendataan saja. ”Kasus inikan sedang ditangani kejaksaan, kita hanya membatu saja, hingga kini kita masih melakukan koordinasi dengan kejaksaan,” katanya.
Selain itu, kilah dia, masalah yang ditangani Bawasda bukan hanya kepegawaian saja. ”Kita itu melakukan pengawasan terhadap 3 masalah, yaitu aset, keuangan dan kepegawian. Sedangkan kepegawaian pun dibagi beberapa pengawasan, yaitu disiplin, hak-hak pegawai termasuk jumlah pegawai,” sebutnya.
Namun, tegas dia, hingga kini Bawasda terus melakukan pengawasan. ”Pengawasn terus kita dilakukan,” tukasnya. (abi)
3 Srikandi PDP Maju di Pemilu
TARKI – Tiga srikandi Pimpinan Kolektif Kabupaten (PKK) Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Garut memastikan bakal mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Garut pada pemilu 2009. Mereka, dr Dedeh Jubaedah, Lusi Rahmawati SH dan Neulis. Ketiga wanita tersebut akan berusaha merebut 30 persen suara di DPRD Garut sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.
Kepada Radar, dr Dedeh Jubaedah memastikan akan maju dari PDP karena melihat partai tersebut terbuka. “Kami melihat hanya partai PDP yang terbuka. Saya harap bisa menetap di partai ini. Saya yakin dapat meraih suara banyak. Lihat saja nanti,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Lusi Rahmawati SH, perempuan kelahiran 1982 ini, bertekad maju pada pemilu legislatif. “Memang, perjuangan kaum hawa di legislatif sangat jarang di DPRD, di Garut saja hanya ada seorang, jika nanti saya lolos dari PDP, saya akan menambah kekuatan untuk memperjuangkan kaum wanita,” katanya.
Dari persfektif hukum, kata dia, peraturan ataupun kebijakan untuk perempuan sangat jarang dirasakan. “Program perempuan hanya di dharma wanita atua ibu-ibu PKK, namun sangat jarang kebijakan yang dikeluarkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Seharusnya ada kebijakan spesifik dan alangkah baiknya bila ditetapkan melalui peraturan daerah, sayang masih minim sekali,” keluhnya.
Disinggung mengenai raihan suara dalam pemilihan legislatif, Lusi menargetkan lebih dari jumlah suara yang ditentukan. “Kita menargetkan suara yang banyak, biar 30 persen kursi itu betul-betul dikuasai wanita,” tekadnya. (abi)
Kepada Radar, dr Dedeh Jubaedah memastikan akan maju dari PDP karena melihat partai tersebut terbuka. “Kami melihat hanya partai PDP yang terbuka. Saya harap bisa menetap di partai ini. Saya yakin dapat meraih suara banyak. Lihat saja nanti,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Lusi Rahmawati SH, perempuan kelahiran 1982 ini, bertekad maju pada pemilu legislatif. “Memang, perjuangan kaum hawa di legislatif sangat jarang di DPRD, di Garut saja hanya ada seorang, jika nanti saya lolos dari PDP, saya akan menambah kekuatan untuk memperjuangkan kaum wanita,” katanya.
Dari persfektif hukum, kata dia, peraturan ataupun kebijakan untuk perempuan sangat jarang dirasakan. “Program perempuan hanya di dharma wanita atua ibu-ibu PKK, namun sangat jarang kebijakan yang dikeluarkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Seharusnya ada kebijakan spesifik dan alangkah baiknya bila ditetapkan melalui peraturan daerah, sayang masih minim sekali,” keluhnya.
Disinggung mengenai raihan suara dalam pemilihan legislatif, Lusi menargetkan lebih dari jumlah suara yang ditentukan. “Kita menargetkan suara yang banyak, biar 30 persen kursi itu betul-betul dikuasai wanita,” tekadnya. (abi)
Rabu, 25 Juni 2008
Tunjangan Guru Sulit Cair
Pemkab Ngaku tak Punya Anggaran
TARKI – Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemkab Garut Heri Suherman mengakui Pemkab Garut kesulitan mencairkan anggaran tunjangan fungsional guru selama 15 bulan sebsar Rp18 miliar.
Oleh karena itu, kata dia, pencairan tunjangan fungsional hanya diberikan untuk 3 bulan saja. “Anggaran tunjangan fungsional selama 15 bulan sebesar Rp18 miliar, dan uang sebanyak itu tidak ada di kas daerah,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Tidak adanya uang di kas daerah, kata dia disebabkan legalitasnya seperti keputusan presiden baru diterima bulan Pebruari 2008. sedangkan surat edaran Departemen Keuangan, diterimanya bulan Mei 2008. “Jadi, kita terlambat menganggarkannya dalam APBD murni,” terangnya.
Disebutkan Heri, dana yang ditransfer per 31 Desember dari pemerintah pusat untuk pembayaran tunjangan fungsional guru hanya cukup untuk membayar tunjangan fungsional sebesar Rp3,6 miliar. “Sedangkan bulan April, tunjangan sudah naik. Bila tunjangan fungsional dinaikan selama 3 bulan itu, kebutuhan anggaran untuk tunjangan fungsional menjadi Rp4,8 miliar, berarti kita minus anggaran untuk tunjangan fungsional sebesar Rp1,2 miliar. Meskipun sudah kita ditambah Rp726 juta, masih minus sebesar Rp481,5 juta,” sebutnya.
Namun, kata dia, kekurangan itu sudah diajukan ke pemerintah pusat. “Kita sudah mengupayakan kekurangannya ke pemerintah pusat, kita juga akan berupaya untuk mengajukan dalam perubahan anggaran,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Garut H Bunyamin Lc menyatakan prihatin tidak dibayarkannya tunjangan fungsional guru selama 15 bulan tersebut. “Dalam keppres diamanatkan tunjangan fungsional harus dibayar dan dalam surat edaran Departemen Keuangan, tercantum adanya perintah pembayaran,” terangnya.
Lebih ironis, dinyatakan Mamat Rahmat Shaleh, panitia anggaran DPRD Garut. Dia menyatakan selama pembahasan APBD 2008, tidak pernah disentuh tunjangan fungsional guru.
Namun demikian, Bunyamin dan Mamat berjanji akan berupaya agar tunjangan fungsional bisa dibayarkan dan akan dibahas pada perubahan anggaran. “Kami akan berupaya keras karena sudah menjadi kewajiban kami. Bulan Juli 2008, data untuk perubahan APBD sudah masuk dan bulan Agustus sudah mulai pembahasan,” terang Bunyamin. (abi)
TARKI – Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemkab Garut Heri Suherman mengakui Pemkab Garut kesulitan mencairkan anggaran tunjangan fungsional guru selama 15 bulan sebsar Rp18 miliar.
Oleh karena itu, kata dia, pencairan tunjangan fungsional hanya diberikan untuk 3 bulan saja. “Anggaran tunjangan fungsional selama 15 bulan sebesar Rp18 miliar, dan uang sebanyak itu tidak ada di kas daerah,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Tidak adanya uang di kas daerah, kata dia disebabkan legalitasnya seperti keputusan presiden baru diterima bulan Pebruari 2008. sedangkan surat edaran Departemen Keuangan, diterimanya bulan Mei 2008. “Jadi, kita terlambat menganggarkannya dalam APBD murni,” terangnya.
Disebutkan Heri, dana yang ditransfer per 31 Desember dari pemerintah pusat untuk pembayaran tunjangan fungsional guru hanya cukup untuk membayar tunjangan fungsional sebesar Rp3,6 miliar. “Sedangkan bulan April, tunjangan sudah naik. Bila tunjangan fungsional dinaikan selama 3 bulan itu, kebutuhan anggaran untuk tunjangan fungsional menjadi Rp4,8 miliar, berarti kita minus anggaran untuk tunjangan fungsional sebesar Rp1,2 miliar. Meskipun sudah kita ditambah Rp726 juta, masih minus sebesar Rp481,5 juta,” sebutnya.
Namun, kata dia, kekurangan itu sudah diajukan ke pemerintah pusat. “Kita sudah mengupayakan kekurangannya ke pemerintah pusat, kita juga akan berupaya untuk mengajukan dalam perubahan anggaran,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Garut H Bunyamin Lc menyatakan prihatin tidak dibayarkannya tunjangan fungsional guru selama 15 bulan tersebut. “Dalam keppres diamanatkan tunjangan fungsional harus dibayar dan dalam surat edaran Departemen Keuangan, tercantum adanya perintah pembayaran,” terangnya.
Lebih ironis, dinyatakan Mamat Rahmat Shaleh, panitia anggaran DPRD Garut. Dia menyatakan selama pembahasan APBD 2008, tidak pernah disentuh tunjangan fungsional guru.
Namun demikian, Bunyamin dan Mamat berjanji akan berupaya agar tunjangan fungsional bisa dibayarkan dan akan dibahas pada perubahan anggaran. “Kami akan berupaya keras karena sudah menjadi kewajiban kami. Bulan Juli 2008, data untuk perubahan APBD sudah masuk dan bulan Agustus sudah mulai pembahasan,” terang Bunyamin. (abi)
Melongok Purnama, Pengidap Kelainan Sejak Lahir
.JPG)
Tak Miliki Rongga Hidung, Tidur Selalu Tengkurap
Malang. Itulah nasib yang dialami Purnama Khairul Falah (2,5). Bocah tersebut harus menganggung beban karena harus bernafas melalui mulut akibat tidak memiliki rongga hidung.
Laporan
Dedi Hermawan
Sukaresmi
Sejak dilahirkan 23 Januari 2006, anak pasangan Ny Kokon (42) dan Wawan (47) ini, selain tak memiliki rongga hidung, tidak bisa pula melihat karena kulit dua bola matanya rapat.
Diutarakan sang ibu, sebenarnya, saat dilahirnya, anaknya menjalani proses kelahiran normal dengan berat 3 Kg. Namun, kelainan muncul karena rongga batang hidung tidak terlihat. Selain itu, matanya tertutup dan hanya terlihat garis mata yang memisahkan kulit mata bagian atas dan bawah.
“Waktu lahir, persalinannya normal, hanya saja tak nampak hidung serta mata yang rapat hingga tak bisa melihat,” kisah Kokon ketika ditemui di rumah panggung miliknya di Kampung Mester RT 01/06 Desa/Kecamatan Sukaresmi, kemarin.
Ditambahkannya, upaya untuk meringankan si kecil, ketika berumur 6 bulan matanya di operasi supaya bisa terbuka dan melihat. Namun, pascaoperasi, tetap saja belum bisa melihat sebab bola matanya kecil. “Dulu sempat dibawa ke rumah sakit di Bandung untuk operasi mata tetapi masih juga belum bisa melihat,” ujarnya lirih.
Tak hanya itu, saat ini diusia menginjak 2,5 tahun, Purnama belum bisa berjalan, padahal fisik dan kedua belah kaki tak nampak cacat. Tetapi, justru ia harus menanggung penderitaannya karena hanya mempunyai rongga mulut sebagai untuk bernafas. Sehingga, bila tidur, kata Kokon, anaknya harus tengkurap, sebab jika terlentang akan terasa sesak.
Kokon mengaku bukan tidak mau berusaha untuk kesembuhan anaknya, namun dengan penghasilan suaminya yang hanya sebatas tukang sol sepatu, sangat sulit untuk mendapatkan biaya pengobatan. “Suami saya jadi tukang sol di Bandung. Sebulan rata-rata penghasilnnya Rp250 ribu. Tapi tak jarang pula, bila pulang kampung, tak memberikan uang dapur karena tak dapat orderan,” keluhnya.
Ia berharap, pemerintah ataupun para dermawan, bisa membantu biaya pengobatan anaknya. “Saya dan suami, pernah bertanya ke RSHS Bandung, kata dokter untuk membuat rongga hidung dibutuhkan biaya Rp10 juta, belum untuk pengobatan matanya,” terang dia semakin pilu. (*)
Malang. Itulah nasib yang dialami Purnama Khairul Falah (2,5). Bocah tersebut harus menganggung beban karena harus bernafas melalui mulut akibat tidak memiliki rongga hidung.
Laporan
Dedi Hermawan
Sukaresmi
Sejak dilahirkan 23 Januari 2006, anak pasangan Ny Kokon (42) dan Wawan (47) ini, selain tak memiliki rongga hidung, tidak bisa pula melihat karena kulit dua bola matanya rapat.
Diutarakan sang ibu, sebenarnya, saat dilahirnya, anaknya menjalani proses kelahiran normal dengan berat 3 Kg. Namun, kelainan muncul karena rongga batang hidung tidak terlihat. Selain itu, matanya tertutup dan hanya terlihat garis mata yang memisahkan kulit mata bagian atas dan bawah.
“Waktu lahir, persalinannya normal, hanya saja tak nampak hidung serta mata yang rapat hingga tak bisa melihat,” kisah Kokon ketika ditemui di rumah panggung miliknya di Kampung Mester RT 01/06 Desa/Kecamatan Sukaresmi, kemarin.
Ditambahkannya, upaya untuk meringankan si kecil, ketika berumur 6 bulan matanya di operasi supaya bisa terbuka dan melihat. Namun, pascaoperasi, tetap saja belum bisa melihat sebab bola matanya kecil. “Dulu sempat dibawa ke rumah sakit di Bandung untuk operasi mata tetapi masih juga belum bisa melihat,” ujarnya lirih.
Tak hanya itu, saat ini diusia menginjak 2,5 tahun, Purnama belum bisa berjalan, padahal fisik dan kedua belah kaki tak nampak cacat. Tetapi, justru ia harus menanggung penderitaannya karena hanya mempunyai rongga mulut sebagai untuk bernafas. Sehingga, bila tidur, kata Kokon, anaknya harus tengkurap, sebab jika terlentang akan terasa sesak.
Kokon mengaku bukan tidak mau berusaha untuk kesembuhan anaknya, namun dengan penghasilan suaminya yang hanya sebatas tukang sol sepatu, sangat sulit untuk mendapatkan biaya pengobatan. “Suami saya jadi tukang sol di Bandung. Sebulan rata-rata penghasilnnya Rp250 ribu. Tapi tak jarang pula, bila pulang kampung, tak memberikan uang dapur karena tak dapat orderan,” keluhnya.
Ia berharap, pemerintah ataupun para dermawan, bisa membantu biaya pengobatan anaknya. “Saya dan suami, pernah bertanya ke RSHS Bandung, kata dokter untuk membuat rongga hidung dibutuhkan biaya Rp10 juta, belum untuk pengobatan matanya,” terang dia semakin pilu. (*)
Cecep Optimis Menangi Pilkada
TARKI – Meskipun tahapan partai-partai politik peserta pilkada belum memunculkan calon bupati atau wakil bupati yang akan diusung, namun KH Cecep Abdul Halim mengaku sangat percaya diri bisa memenangkan pemilihan kepala daerah. “Saya yakin pasti akan memang,” tegasnya kepada Radar kemarin.
Namun, ketua MUI ini mengaku tidak mengetahui apakah dirinya akan lolos seleksi atau tidak, di partai yang ia lamar, PPP (Partai Persatuan Pembangunan). “lihat saja nanti, apakah saya lolos dalam penjaringan atau tidak, yang jelas saya berkeyakinan akan memang,” ujarnya.
Kata dia, keyakinanannya didasari dukungan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama. “Keyakinan saya berdasar dukungan ulama dan tokoh masyarakat,” tuturnya.
Sedangkan di tubuh PPP sendiri, saat ini, kader PPP Wahdan Bakri, ramai diperbincangkan. Bahkan Wahdan disebut-sebut bakal berpasangan dengan Rudy Gunawan, bakal calon bupati yang melamar ke Partai Golkar.
Sementara itu, calon dari PKS, Ahab Shihabnudin terus menguatkan namanya untuk maju dalam bursa Pilkada Garut. Bahkan, Ahab yang sudah jauh-jauh hari ditetapkan sebagai calon wakil bupati dari PKS, hanya tinggal menunggu waktu untuk berpasangan dengan cabup dari partai lain. (abi)
Namun, ketua MUI ini mengaku tidak mengetahui apakah dirinya akan lolos seleksi atau tidak, di partai yang ia lamar, PPP (Partai Persatuan Pembangunan). “lihat saja nanti, apakah saya lolos dalam penjaringan atau tidak, yang jelas saya berkeyakinan akan memang,” ujarnya.
Kata dia, keyakinanannya didasari dukungan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama. “Keyakinan saya berdasar dukungan ulama dan tokoh masyarakat,” tuturnya.
Sedangkan di tubuh PPP sendiri, saat ini, kader PPP Wahdan Bakri, ramai diperbincangkan. Bahkan Wahdan disebut-sebut bakal berpasangan dengan Rudy Gunawan, bakal calon bupati yang melamar ke Partai Golkar.
Sementara itu, calon dari PKS, Ahab Shihabnudin terus menguatkan namanya untuk maju dalam bursa Pilkada Garut. Bahkan, Ahab yang sudah jauh-jauh hari ditetapkan sebagai calon wakil bupati dari PKS, hanya tinggal menunggu waktu untuk berpasangan dengan cabup dari partai lain. (abi)
Uji Coba Roket, Pantai Selatan Ditutup
CIKELET – Obyek wisata Pantai Santolo di Kecamatan Cikelet dan Sayang Heulang Kecamatan Pamengpeuk akan ditutup sementara. Pasalnya, pada tanggal 1-2 Juli, di tempat tersebut, Lembaga Pengembangan Antariksa (LAPAN) akan melaksanakan uji coba roket.
Namun, penutupan ini, dikeluhkan Yayat Sutrisna, petugas penjaga tiket obyek wisata Santolo. Sebab, kata dia, hal ini akan sangat merugikan karena pengunjung akan mengurungkan niatnya berwisata ke Pantai Santolo.
“Dari sisi pendapatan asli daerah, jelas sangat merugikan karena wisatawan mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke sini,” katanya.
Yayat mengungkapkan selama ini pihak LAPAN tidak pernah melakukan koordinasi dengan pengelola obyek wisata di Pantai Santolo dan Sayang Heulang, terkait jadwal peluncuran roket. “Tidak ada koordinasi sebelumnya, padahal saat ini musim liburan, banyak warga yang akan mengunjungi Santolo dan Sayang Heulang,” keluhnya.
Sementara itu, Cecep pengelola penginapan di Pantai Santolo, mengatakan bukan hanya wisatawan, warga sekitar pantai pun harus keluar dari Santolo dan Sayang Heulang, saat pelaksanaan peluncuran roket. “Nelayan yang biasa melaut juga harus menghentikan aktivitasnya,” terang dia. Cecep menambahkan hingga saat ini, dirinya belum mendapat keterangan pasti dari pihak LAPAN terkait rencana peluncuran roket.
Sementara itu, ketika Radar hendak mengkonfirmasi kepada Kepala LAPAN Muji Sujarwo, yang bersangkutan sedang berada di Jakarta. Namun, menurut sejumlah petugas jaga LAPAN, penutupan sementara obyek wisata Santolo dan Sayang Heulang hanya dilakukan saat diadakan peluncuran saja. “Paling hanya dua atau tiga jam, setelah itu bisa dibuka kembali, jadi warga tetap bisa mengunjungi obyek wisata Pantai Santolo,” terangnya. (ari)
Namun, penutupan ini, dikeluhkan Yayat Sutrisna, petugas penjaga tiket obyek wisata Santolo. Sebab, kata dia, hal ini akan sangat merugikan karena pengunjung akan mengurungkan niatnya berwisata ke Pantai Santolo.
“Dari sisi pendapatan asli daerah, jelas sangat merugikan karena wisatawan mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke sini,” katanya.
Yayat mengungkapkan selama ini pihak LAPAN tidak pernah melakukan koordinasi dengan pengelola obyek wisata di Pantai Santolo dan Sayang Heulang, terkait jadwal peluncuran roket. “Tidak ada koordinasi sebelumnya, padahal saat ini musim liburan, banyak warga yang akan mengunjungi Santolo dan Sayang Heulang,” keluhnya.
Sementara itu, Cecep pengelola penginapan di Pantai Santolo, mengatakan bukan hanya wisatawan, warga sekitar pantai pun harus keluar dari Santolo dan Sayang Heulang, saat pelaksanaan peluncuran roket. “Nelayan yang biasa melaut juga harus menghentikan aktivitasnya,” terang dia. Cecep menambahkan hingga saat ini, dirinya belum mendapat keterangan pasti dari pihak LAPAN terkait rencana peluncuran roket.
Sementara itu, ketika Radar hendak mengkonfirmasi kepada Kepala LAPAN Muji Sujarwo, yang bersangkutan sedang berada di Jakarta. Namun, menurut sejumlah petugas jaga LAPAN, penutupan sementara obyek wisata Santolo dan Sayang Heulang hanya dilakukan saat diadakan peluncuran saja. “Paling hanya dua atau tiga jam, setelah itu bisa dibuka kembali, jadi warga tetap bisa mengunjungi obyek wisata Pantai Santolo,” terangnya. (ari)
Guru Cari Perhatian Cabup
TARKI – Sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Guru Garut (Foggar) sepakat tidak akan memilih calon bupati dan wakil bupati yang dianggap tidak mempedulikan nasib guru.
Dadang, Ketua Foggar, mengatakan sikap tegas ini akan disebarkan ke guru-guru lain karena kesejahteraan guru yang dianggap kurang mendapat perhatian pemerintah. “Kita jangan memilih pemimpin atau calon bupati dan wakil bupati yang tidak pro terhadap rakyat,” tegasnya di sela-sela audensi dengan Komisi D DPRD Garut, kemarin.
“Tolong sampaikan kepada rekan-rekan lainnya, jangan memilih calon bupati dan wakil bupati yang tidak peduli terhadap nasib kita,” tambahnya.
Aku Dadang, saat melakukan dialog dengan calon bupati dan wakil bupati, dirinya tidak menemukan cabup yang proguru. “Tidak ada seorang pun calon yang menyuarakan nasib guru, kita jangan memilih mereka semua, bila perlu kita jangan ikut mencoblos,” tegasnya.
Pernyataan Dadang disambut sejumlah guru-guru yang ikut datang ke kantor DPRD. “Betul,” teriak mereka.
Bukan hanya itu, kata Dadang, pihaknya akan terus memantau penyampaian visi dan misi para cabup yang pro-terhadap guru. “Kita akan terus memantau, kalau ada calon yang peduli guru kita dukung, kalau tidak ada jangan didukung,” tegasnya. (abi)
Dadang, Ketua Foggar, mengatakan sikap tegas ini akan disebarkan ke guru-guru lain karena kesejahteraan guru yang dianggap kurang mendapat perhatian pemerintah. “Kita jangan memilih pemimpin atau calon bupati dan wakil bupati yang tidak pro terhadap rakyat,” tegasnya di sela-sela audensi dengan Komisi D DPRD Garut, kemarin.
“Tolong sampaikan kepada rekan-rekan lainnya, jangan memilih calon bupati dan wakil bupati yang tidak peduli terhadap nasib kita,” tambahnya.
Aku Dadang, saat melakukan dialog dengan calon bupati dan wakil bupati, dirinya tidak menemukan cabup yang proguru. “Tidak ada seorang pun calon yang menyuarakan nasib guru, kita jangan memilih mereka semua, bila perlu kita jangan ikut mencoblos,” tegasnya.
Pernyataan Dadang disambut sejumlah guru-guru yang ikut datang ke kantor DPRD. “Betul,” teriak mereka.
Bukan hanya itu, kata Dadang, pihaknya akan terus memantau penyampaian visi dan misi para cabup yang pro-terhadap guru. “Kita akan terus memantau, kalau ada calon yang peduli guru kita dukung, kalau tidak ada jangan didukung,” tegasnya. (abi)
STAIM Tuding Bawasda KKN
TARKI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekoloh Tinggi Islam Al-Musadadiyyah (STAIM) Garut menuding adanya unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di tubuh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Garut.
Dikatakan Ketua BEM STAIM Moch Reza Anshori kepada Radar, unsur KKN di Bawasda terlihat sangat kentalnya. “Kami sudah melihat indikasi ini sejak lama,” katanya.
Disinggung mengenai tuduhan tersebut harus didasari bukti-bukti, Reza menyatakan sangat mudah membongkarnya. “Kita lihat, banyaknya kasus korupsi, seperti munculnya kasus mamin, jaringan aspirasi masyarakat, munculnya permasalahan lelang pembangunan infrastruktur, kasus penerimaan tenaga kerja kontrak (TKK) dan banyak lagi kasus-kasus lainnya,” terangnya.
Sayangnya, kata dia, banyaknya permasalahan yang muncul, tidak terlihat upaya perbaikan yang didorong oleh Bawasda. “Bawasda itu sebagai lembaga pengawasan dan kontrol pemerintahan untuk pelayanan dan pengawasan yang dibekal anggaran, tapi kenapa anggaran makin besar masalah makin numpuk, dari sana kita melihat unsur KKN,” sebutnya.
Bukan hanya itu, menurut dia, melihat anggaran tahun 2008 sangat kontradiktif dengan kinerja Bawasda. “Dulu sempat muncul adanya isu korupsi Bawasda sebesar Rp8 miliar tahun anggaran 2006 dan 2007, kini anggaran pengawasan di Bawasda dalam APBD jauh lebih besar dan sangat besar, lantas produk apa yang sudah dikeluarkan bawasda?” ungkpanya.
Lebih jauh, menurutnya, harus lahir produk-produk kebijakan hasil pengawasan untuk memperbaiki citra pemerintah Kabupaten Garut. Sayangnya ketika hendak dikonfirmasi, Kepala Bawasda Hengky Hermawan sedang tidak ada di kantornya. (abi)
TARKI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekoloh Tinggi Islam Al-Musadadiyyah (STAIM) Garut menuding adanya unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di tubuh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Garut.
Dikatakan Ketua BEM STAIM Moch Reza Anshori kepada Radar, unsur KKN di Bawasda terlihat sangat kentalnya. “Kami sudah melihat indikasi ini sejak lama,” katanya.
Disinggung mengenai tuduhan tersebut harus didasari bukti-bukti, Reza menyatakan sangat mudah membongkarnya. “Kita lihat, banyaknya kasus korupsi, seperti munculnya kasus mamin, jaringan aspirasi masyarakat, munculnya permasalahan lelang pembangunan infrastruktur, kasus penerimaan tenaga kerja kontrak (TKK) dan banyak lagi kasus-kasus lainnya,” terangnya.
Sayangnya, kata dia, banyaknya permasalahan yang muncul, tidak terlihat upaya perbaikan yang didorong oleh Bawasda. “Bawasda itu sebagai lembaga pengawasan dan kontrol pemerintahan untuk pelayanan dan pengawasan yang dibekal anggaran, tapi kenapa anggaran makin besar masalah makin numpuk, dari sana kita melihat unsur KKN,” sebutnya.
Bukan hanya itu, menurut dia, melihat anggaran tahun 2008 sangat kontradiktif dengan kinerja Bawasda. “Dulu sempat muncul adanya isu korupsi Bawasda sebesar Rp8 miliar tahun anggaran 2006 dan 2007, kini anggaran pengawasan di Bawasda dalam APBD jauh lebih besar dan sangat besar, lantas produk apa yang sudah dikeluarkan bawasda?” ungkpanya.
Lebih jauh, menurutnya, harus lahir produk-produk kebijakan hasil pengawasan untuk memperbaiki citra pemerintah Kabupaten Garut. Sayangnya ketika hendak dikonfirmasi, Kepala Bawasda Hengky Hermawan sedang tidak ada di kantornya. (abi)
Dikatakan Ketua BEM STAIM Moch Reza Anshori kepada Radar, unsur KKN di Bawasda terlihat sangat kentalnya. “Kami sudah melihat indikasi ini sejak lama,” katanya.
Disinggung mengenai tuduhan tersebut harus didasari bukti-bukti, Reza menyatakan sangat mudah membongkarnya. “Kita lihat, banyaknya kasus korupsi, seperti munculnya kasus mamin, jaringan aspirasi masyarakat, munculnya permasalahan lelang pembangunan infrastruktur, kasus penerimaan tenaga kerja kontrak (TKK) dan banyak lagi kasus-kasus lainnya,” terangnya.
Sayangnya, kata dia, banyaknya permasalahan yang muncul, tidak terlihat upaya perbaikan yang didorong oleh Bawasda. “Bawasda itu sebagai lembaga pengawasan dan kontrol pemerintahan untuk pelayanan dan pengawasan yang dibekal anggaran, tapi kenapa anggaran makin besar masalah makin numpuk, dari sana kita melihat unsur KKN,” sebutnya.
Bukan hanya itu, menurut dia, melihat anggaran tahun 2008 sangat kontradiktif dengan kinerja Bawasda. “Dulu sempat muncul adanya isu korupsi Bawasda sebesar Rp8 miliar tahun anggaran 2006 dan 2007, kini anggaran pengawasan di Bawasda dalam APBD jauh lebih besar dan sangat besar, lantas produk apa yang sudah dikeluarkan bawasda?” ungkpanya.
Lebih jauh, menurutnya, harus lahir produk-produk kebijakan hasil pengawasan untuk memperbaiki citra pemerintah Kabupaten Garut. Sayangnya ketika hendak dikonfirmasi, Kepala Bawasda Hengky Hermawan sedang tidak ada di kantornya. (abi)
TARKI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekoloh Tinggi Islam Al-Musadadiyyah (STAIM) Garut menuding adanya unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di tubuh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Garut.
Dikatakan Ketua BEM STAIM Moch Reza Anshori kepada Radar, unsur KKN di Bawasda terlihat sangat kentalnya. “Kami sudah melihat indikasi ini sejak lama,” katanya.
Disinggung mengenai tuduhan tersebut harus didasari bukti-bukti, Reza menyatakan sangat mudah membongkarnya. “Kita lihat, banyaknya kasus korupsi, seperti munculnya kasus mamin, jaringan aspirasi masyarakat, munculnya permasalahan lelang pembangunan infrastruktur, kasus penerimaan tenaga kerja kontrak (TKK) dan banyak lagi kasus-kasus lainnya,” terangnya.
Sayangnya, kata dia, banyaknya permasalahan yang muncul, tidak terlihat upaya perbaikan yang didorong oleh Bawasda. “Bawasda itu sebagai lembaga pengawasan dan kontrol pemerintahan untuk pelayanan dan pengawasan yang dibekal anggaran, tapi kenapa anggaran makin besar masalah makin numpuk, dari sana kita melihat unsur KKN,” sebutnya.
Bukan hanya itu, menurut dia, melihat anggaran tahun 2008 sangat kontradiktif dengan kinerja Bawasda. “Dulu sempat muncul adanya isu korupsi Bawasda sebesar Rp8 miliar tahun anggaran 2006 dan 2007, kini anggaran pengawasan di Bawasda dalam APBD jauh lebih besar dan sangat besar, lantas produk apa yang sudah dikeluarkan bawasda?” ungkpanya.
Lebih jauh, menurutnya, harus lahir produk-produk kebijakan hasil pengawasan untuk memperbaiki citra pemerintah Kabupaten Garut. Sayangnya ketika hendak dikonfirmasi, Kepala Bawasda Hengky Hermawan sedang tidak ada di kantornya. (abi)
Warga Rebutan Raskin
LIMBANGAN – Kekeringan di Desa Neglasari Kecamatan Limbangan meluas. Awal bulan Juni, tanaman yang mengalami puso mencapai 50 hektar, namun saat ini, menjadi 75 hektar.
“Awal Juni kemarin, 50 hektar tanaman padi yang baru berusai 2 bulan mengalami puso, sekarang meningkat menjadi 75 hektar,” ujar Kepala Desa Neglasari Adang Jalaludin, kepada Radar, kemarin.
Meluasnya kekeringan, kata dia, disebabkan tidak adanya sumber air yang bisa mengairi sawah. “Meningkatnya tanaman padi yang puso akan menyulitkan masyarakat mendapatkan kebutuhan hidup, terlebih hasil panen sebelumnya digunakan untuk biaya ongkos garap dan pemupukan,” katanya.
Dia khawatir, warga yang terancam rawan pangan semakin bertambah bila tidak secepatnya diperhatikan pemerintah kabupaten (pemkab). “Sekarang saja, warga mulai berebutan mendapatkan bantuan beras bagi keluarga miskin (raskin),” terangnya.
Tambah dia, kekeringan tahun ini merupakan bencana alam terparah di desanya. “Sebelumnya tidak pernah kering seperti ini. Mudah-mudahan saja pemkab segera memperhatikan nasib rakyat,” tukasnya. (nal)
“Awal Juni kemarin, 50 hektar tanaman padi yang baru berusai 2 bulan mengalami puso, sekarang meningkat menjadi 75 hektar,” ujar Kepala Desa Neglasari Adang Jalaludin, kepada Radar, kemarin.
Meluasnya kekeringan, kata dia, disebabkan tidak adanya sumber air yang bisa mengairi sawah. “Meningkatnya tanaman padi yang puso akan menyulitkan masyarakat mendapatkan kebutuhan hidup, terlebih hasil panen sebelumnya digunakan untuk biaya ongkos garap dan pemupukan,” katanya.
Dia khawatir, warga yang terancam rawan pangan semakin bertambah bila tidak secepatnya diperhatikan pemerintah kabupaten (pemkab). “Sekarang saja, warga mulai berebutan mendapatkan bantuan beras bagi keluarga miskin (raskin),” terangnya.
Tambah dia, kekeringan tahun ini merupakan bencana alam terparah di desanya. “Sebelumnya tidak pernah kering seperti ini. Mudah-mudahan saja pemkab segera memperhatikan nasib rakyat,” tukasnya. (nal)
Uang Negara Belum Masuk Kas
TARKI – Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Garut Totong menyebutkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006, tidak semua uang negara sudah dikembalikan ke kas daerah. “Bila melihat data awal, kemungkinan masih ada uang negara yang belum dikembalikan,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Namun kata dia, pihaknya belum sempat mengecek jumlah total uang negara yang harus dikembalikan ke kas daerah. “Saya belum mengecek, jadi belum tahu total uang negara yang masih ada di luar kas daerah,” katanya.
Totong juga mengatakan BPKD belum menerima hasil audit BPK untuk penggunaan APBD 2007. “Hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD 2007, kita belum menerimanya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Garut Ir Lucky Lukmansyah Trenggana menyayangkan belum seluruhnya uang negara dikembalikan ke kas daerah. “Bila hasil pemeriksaan BPK belum dikembalikan oleh pihak yang bersangkutan, kami sangat menyayangkannya, sesal dia.
Sebab, kata dia, uang negara yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah akan masuk pada perhitungan sisa lebih anggaran (Silpa) dan akan dihitung dalam perubahan anggaran. “Bila uang negara hasil audit BPK masuk kas daerah maka akan masuk silpa dan akan dihitung pada perubahan anggaran. Jadi, bila tidak dikembalikan maka akan berpengaruh pada silpa,” teranganya.
Namun, kata dia, jika pengembalian uang negara terlambat maka akan dimasukan pada anggaran murni. “Tapi, bila silpa belum masuk dalam perubahan anggaran maka akan dimasukan pada anggaran murni APBD,” ujarnya.
Oleh karena itu, ujar dia, sangat disayangkan bila hasil pemeriksaan APBD tahun 2006, belum seluruhnya masuk ke kas daerah. “Bila uang negara hasil audit BPK tahun 2006 belum dikembalikan, bagaimana dengan hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD 2007? Sebab tidak menutup kemungkinan, ada uang negara yang harus dikembalikan juga,” katanya.
Sementara itu, salah seorang kepala dinas yang enggan disebutkan namanya mengakui bila ada uang negara yang belum dikembalikan ke kas daerah. “Memang, uang negara hasil audit BPK sulit dikembalikan kerena uang tersebut ada di pihak lain,” ujarnya tanpa menyebut lebih rinci. (abi)
Namun kata dia, pihaknya belum sempat mengecek jumlah total uang negara yang harus dikembalikan ke kas daerah. “Saya belum mengecek, jadi belum tahu total uang negara yang masih ada di luar kas daerah,” katanya.
Totong juga mengatakan BPKD belum menerima hasil audit BPK untuk penggunaan APBD 2007. “Hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD 2007, kita belum menerimanya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Garut Ir Lucky Lukmansyah Trenggana menyayangkan belum seluruhnya uang negara dikembalikan ke kas daerah. “Bila hasil pemeriksaan BPK belum dikembalikan oleh pihak yang bersangkutan, kami sangat menyayangkannya, sesal dia.
Sebab, kata dia, uang negara yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah akan masuk pada perhitungan sisa lebih anggaran (Silpa) dan akan dihitung dalam perubahan anggaran. “Bila uang negara hasil audit BPK masuk kas daerah maka akan masuk silpa dan akan dihitung pada perubahan anggaran. Jadi, bila tidak dikembalikan maka akan berpengaruh pada silpa,” teranganya.
Namun, kata dia, jika pengembalian uang negara terlambat maka akan dimasukan pada anggaran murni. “Tapi, bila silpa belum masuk dalam perubahan anggaran maka akan dimasukan pada anggaran murni APBD,” ujarnya.
Oleh karena itu, ujar dia, sangat disayangkan bila hasil pemeriksaan APBD tahun 2006, belum seluruhnya masuk ke kas daerah. “Bila uang negara hasil audit BPK tahun 2006 belum dikembalikan, bagaimana dengan hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD 2007? Sebab tidak menutup kemungkinan, ada uang negara yang harus dikembalikan juga,” katanya.
Sementara itu, salah seorang kepala dinas yang enggan disebutkan namanya mengakui bila ada uang negara yang belum dikembalikan ke kas daerah. “Memang, uang negara hasil audit BPK sulit dikembalikan kerena uang tersebut ada di pihak lain,” ujarnya tanpa menyebut lebih rinci. (abi)
Proyek Sabo Dam Berlanjut
2.JPG)
CIBATU – Meskipun sempat diprotes masyarakat dan Muspika Leuwigoong, pengerjaan sabo dam Sungai Cimanuk di betulan Kampung Asem Kulon Desa Keresek Kecamatan Cibatu terus berlanjut.
Pantauan Radar dilapangan, pekerja masih melaksanakan tahap awal berupa pembuatan saluran baru yang difungsikan untuk membuang air karena sungai lama akan dibangun sabo dam.
Kendati sungai yang baru sudah selesai dan berfungsi, namun masih mengalami kendala resapan air sehingga lokasi saluran sungai selalu dipenuhi air.
Yudi, petugas proyek, membenarkan kendala resapan air tersebut. Menurutnya, hambatan itu sudah biasa dalam pelaksaan proyek. “hal-hal seperti ini sebenarnya tidak pernah diperhitungkan, namun sebagai pelaksana, tetap harus mampu mengerjakan sabo dam ini sesuai dengan program yang ada,” katanya. (nal)
Pantauan Radar dilapangan, pekerja masih melaksanakan tahap awal berupa pembuatan saluran baru yang difungsikan untuk membuang air karena sungai lama akan dibangun sabo dam.
Kendati sungai yang baru sudah selesai dan berfungsi, namun masih mengalami kendala resapan air sehingga lokasi saluran sungai selalu dipenuhi air.
Yudi, petugas proyek, membenarkan kendala resapan air tersebut. Menurutnya, hambatan itu sudah biasa dalam pelaksaan proyek. “hal-hal seperti ini sebenarnya tidak pernah diperhitungkan, namun sebagai pelaksana, tetap harus mampu mengerjakan sabo dam ini sesuai dengan program yang ada,” katanya. (nal)
Siswa Paket B Kesulitan Biaya
SUKAWENING – Dari total 103 peserta ujian nasional (UN) di SMP Yaspri Maripari Sukawening, 11 orang dinyatakan tidak lulus. Sebab, nilai ujian matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan IPA kurang dari 4,25.
Wakil Kepala SMP Yaspri Maripari Edi Junaedi tak menyangka kesebelas anak didiknya tak lulus UN. Pasalnya, kata dia, berdasar penilaian ulangan sehari-hari, prestasinya cukup menggembirakan. “Mungkin mereka grogi saat mengikuti UN karena pengawasnya disilang. Dan ini sangat berpengaruh saat siswa mengisi lembaran soal,” kilahnya.
Dijelaskannya, bagi siswa yang tak lulus UN, mereka masih memiliki kesempatan memperoleh ijazah setara SMP melalui ujian paket B. “Peluang semacam itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bila secepatnya ingin memperoleh ijazah setara SMP,” katanya.
Namun, berdasarkan penelusurannya, sebelas peserta UN SMP Yaspri Maripari yang tak lulus UN, ternyata kelabakan dana untuk biaya ujian paket B. Sebab, kehidupan ekonomi orang tua mereka lemah. Padahal, kata dia, para orang tua mereka menginginkan agar anak-anaknya bisa mengikuti ujian paket B. “Mereka banyak yang tak mampu membayar biaya ujian paket B sebesar Rp100.000,” terangnya.
Sedangkan sekolah, tutur Edi, hanya sebatas memfasilitasi lokasi ujian paket B. “Kita juga keberatan bila harus menanggung biaya ujian paket B,” katanya.
Oleh karena itu, Edi meminta para orang tua siswa agar berjuang keras menyediakan biaya ujian paket B. “Apalagi ijazah paket B setara dengan ijazah SMP dan bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,” tukasnya. (nal)
Wakil Kepala SMP Yaspri Maripari Edi Junaedi tak menyangka kesebelas anak didiknya tak lulus UN. Pasalnya, kata dia, berdasar penilaian ulangan sehari-hari, prestasinya cukup menggembirakan. “Mungkin mereka grogi saat mengikuti UN karena pengawasnya disilang. Dan ini sangat berpengaruh saat siswa mengisi lembaran soal,” kilahnya.
Dijelaskannya, bagi siswa yang tak lulus UN, mereka masih memiliki kesempatan memperoleh ijazah setara SMP melalui ujian paket B. “Peluang semacam itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bila secepatnya ingin memperoleh ijazah setara SMP,” katanya.
Namun, berdasarkan penelusurannya, sebelas peserta UN SMP Yaspri Maripari yang tak lulus UN, ternyata kelabakan dana untuk biaya ujian paket B. Sebab, kehidupan ekonomi orang tua mereka lemah. Padahal, kata dia, para orang tua mereka menginginkan agar anak-anaknya bisa mengikuti ujian paket B. “Mereka banyak yang tak mampu membayar biaya ujian paket B sebesar Rp100.000,” terangnya.
Sedangkan sekolah, tutur Edi, hanya sebatas memfasilitasi lokasi ujian paket B. “Kita juga keberatan bila harus menanggung biaya ujian paket B,” katanya.
Oleh karena itu, Edi meminta para orang tua siswa agar berjuang keras menyediakan biaya ujian paket B. “Apalagi ijazah paket B setara dengan ijazah SMP dan bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,” tukasnya. (nal)
Selasa, 24 Juni 2008
Langganan:
Postingan (Atom)