Kantor DPC PPP Dirusak

Pelaku Diduga tak Puas Hasil Rapimcab

TARKI GARUT – Tanpa alasan jelas, seorang pria yang diduga kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan aksi perusakan kantor DPC PPP Kabupaten Garut yang berlokasi di Jalan Pembangunan Nomor 177, Kamis (26/6) sekitar pukul 14.30.

Entang (44), saksi mata, menuturkan saat dirinya sedang berada di warung kopi yang berlokasi di depan kantor DPC PPP, ia melihat seorang kader PPP Kecamatan Bayongbong yang bernama Ade Wahidin membantingkan helm ke jendela kantor hingga kacanya pecah.

Terang dia, Ade yang datang sendirian menggunakan sepeda motor Mio warna merah, sempat ditanya olehnya, namun jawaban yang diterima malah berupa ancaman bakal mendatangkan massa lebih banyak. “Saya tanya baik-baik malah ngancam, dan dia langsung kabur,” terang sekretaris PAC PPP Tarogong Kidul itu.

Entang yang baru pulang mengikuti rapat pimpinan cabang (Rapimcab) PPP di Hotel Cempaka, mengira tindakan nekat pelaku kemungkinan karena adanya kesalahpahaman tentang hasil rapimcab PPP.

Kata dia, pelaku yang tidak hadir pada rapimcab mengira kemunculan nama Ketua DPC PPP Garut Dedi Suryadi yang diusung oleh PAC Bayongbong dan PAC Cisurupan masuk dalam daftar calon bupati/wakil bupati dari PPP, bertujuan untuk menjegal jagonya, Aceng Wahdan yang pada rapimcab mengantongi 40 suara.

Padahal, kata dia, PAC Bayongbong dan Cisurupan hanya mengusulkan Dedi untuk mendampingi Aceng Wahdan pada pilbup mendatang. “Sehingga Ade mengira kemunculan Dedi tersebut sebagai upaya menggulingkan Aceng Wahdan,” katanya.

Namun, saat dikonfirmasi wartawan melalui handphone-nya, Ade Wahidin membantah telah melakukan perusakan kantor DPC PPP. Malah dia beralibi selama tiga hari ke belakang, berada di luar Kota Garut. “Bohong kalau ada yang menyebutkan, saya melakukan perusakan. Saya bukan kader PPP kok dan sekarang saya sedang berada di Cicalengka,” bantahnya.

Pantauan Radar di lokasi, pasca-perusakan, satu unit mobil dalmas didatangkan untuk mengamankan kantor DPC PPP. (one)

Diduga Patah Hati, ABG Bunuh Diri

Diduga Patah Hati, ABG Bunuh Diri

KARANGPAWITAN – Diduga patah hati, Sri Winarti (16), warga Kampung Campaka RT 04 RW 06 Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri (gandir).

Anak ke dua dari 4 bersaudara pasangan Agus dan Pipih, pertama kali ditemukan adiknya, Fujianti (12), tergantung di tiang pintu kamar dengan kondisi sudah tak bernyawa, Kamis, (26/6) sekitap pukul 11.30. “Setelah saya pulang sekolah, saya menemukan Kakak tergantung kain sarung di tiang kusen pintu kamar dan saya langsung teriak,” tutur Fujianti.

Setelah warga mendatangi rumah berukuran 3x7 meter itu mengetahui korban tak bernyawa, mereka langsung melaporkannya kepada aparat kepolisian. Tak lama kemuadian, tim identifikai Polres Garut serta polsek Karangpawitan malakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dikemukakan Fuji, ia tidak menyangka kakaknya senekat itu. Namun, ujarnya, di pagi hari, kakaknya sempat menyuruh Fuji untuk dibelikan obat Paramex dua lembar. “Setelah dibelikan obat Paramex, saya langsung pergi sekolah dan di rumah tidak ada siapa-siapa,” katanya.
Sedangkan saat peristiwa itu terjadi, kata Fuji, Agus, ayah mereka sedang bekerja di percetakan bata, begitu pula ibunya, sedang bekerja di wilayah Kecamatan Garut Kota.

Kapolsek Karangpawitan APK Parimin yang datang ke TKP mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
Hanya saja, kata dia, di tangan kirinya terlihat ada luka sayatan pisau. “Diduga, sebelumnya korban hendak mengakhiri hidupnya dengan memotong urat nadi tangan. Tapi tidak jadi dilakukannya, hingga akhirnya dia (korban, red) gantung diri di kusen pintu yang tingginya hanya 180 cm,” terang dia.

Untuk penyelidikan lebih lanjut, kata dia, polisi mengamankan barang bukti berupa kain sarung yang digunakan untuk gantung diri, handphone yang terdapat di saku celana korban, kantong sekolah serta beberapa buku catatan.

Terang dia, pemeriksaan pada handphone korban, pada salah satu folder, polisi menemukan tulisan berisi curahan hati (curhat, red) korban yang menggambarkan kondisi dirinya yang tengah patah hati.

Setelah mengevakuasi jasad korban, sekitar pukul 12.45, polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum dr Slamet Garut guna keperluan visum. Sementara itu, hasil pemeriksaan tim medis, pada tubuh korban terdapat kotoran dan air seni yang menguatkan dugaan bahwa korban meninggal akibat bunuh diri. (one)

Kejati Kembalikan Berkas Memo

BANDUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat belum bisa menyidangkan kasus ijazah palsu milik Wakil Bupati Garut Memo Hermawan bin Eman Sutarman. Pasalnya, berkas perkara yang dimiliki Kejati belum lengkap sehingga berkas acara perkaranya di kembalikan ke Polda Jabar.
Hal tersebut dikatakan Kepala Seksi Pra Tuntutan (Kasi Pratut) Kejati Jabar A Rahman SH di ruang kerjanya didampingi Kasi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Dadang Alex di Jalan RE Martadinata, Bandung, kemarin.

Kasi Penkum dan Humas Dadang Alex mengatakan berkas tersebut belum bisa di P21-kan karena masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi sehingga dikembalikan ke Polda.
"Berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum (JPU) ada beberapa kelengkapan formil yang belum dipenuhi dalam BAP. Di antaranya, belum dilampirkannya surat-surat izin dari presiden atau surat persetujuan tertulis dari Polda Jabar atau surat tanda terima dari sekretariat kabinet," ujarnya.

Ia menjelaskan BAP juga harus terlampir surat yang dibuat oleh saksi Jenal Arifin dan juga dilampirkan surat dari Bupati Garut, juga harus ada lampiran perihal keabsahan surat pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) Memo. (aka)

Kejaksaan Panggil Kadinkes

Lelang Alkes Dianggap tak Transparan

GARUT KOTA – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Kamis (26/6) sejak pukul 09.00 hingga sore, memeriksa Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut dr H Hendy Budiman MKes beserta tiga orang panitia lelang, Edi Miskadi, Wowo dan Rita Sobariah Apt.

Kasi Intel Kejari Garut Otong Hendra Rahayu SH yang juga koordinator tim membenarkan bahwa tim penyidik kejaksaan tengah intensif meminta keterangan kadinkes dan tiga orang panitia lelang alat kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2008. “Kami baru sebatas meminta keterangan dan pengumpulan data saja, ini belum bisa dikategorikan ke pemeriksaan,” ujar Otong kepada wartawan di ruang kerjanya.

Kendati mereka dipintai keterangan di ruang tipikor lantai tiga gedung kejaksaan, namun Otong menepis keempatnya dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi. “Memang mereka dipinta keterangan di lantai tiga ruang khusus tindak pidana korupsi (tipikor), tetapi bukan berarti pemeriksaan tipikor. Kita belum mengarah ke materi pemeriksaan,” jelasnya.

Terang dia, empat orang tim penyidik kejaksaan yang menangani dugaan kasus penyimpangan lelang alkes, yakni jaksa funfsional senior H Rochyat SH, Rahayudin SH dan Sunardi SH.
“Setiap orang penyidik menangangi satu orang. Sejak tadi pagi, tak menutup kemungkinan hingga malam mereka masih akan diminta keterangan, hanya terselang waktu solat saja,” katanya.

Dia mengatakan meskipun pemeriksaan keempat pejabat Dinkes sudah berlangsung hingga siang hari, tetapi tim penyidik belum menyebutkan adanya tersangka yang akan ditetapkan atas kasus tersebut.

Untuk menetapkan tersangka, terang Otong, harus ada empat unsur yang bisa dijadikan landasan, seperti keterangan saksi, alat bukti, petunjuk dan ahli. “Jika ada dua unsur saja, sudah bisa dilakukan penetapan tersangka,” terangnya.

Begitu pula, Otong mengaku belum bisa menyebutkan nama pengusaha yang melaporkan kasus ini ke kejaksaan. “Kita belum bisa menyebutkan nama pengusaha yang telah melaporkan kasus ini,” katanya.

Sementara itu, salah seorang pegusaha yang ikut lelang di Dinkes, Yusman dari PT Dasa Bandung, menyebutkan dirinya hanya ikut lelang alkes bagian pengadaan obat saja. “Yang kemarin ditenderkan di Dinkes, berupa pengadaan alkes senilai Rp4 miliar, sedangkan mobil puskesmas keliling (Pusling) sebesar Rp 2,9 miliar. Total seluruhnya mencapai sekitar Rp 6,9 miliar,” terangnya.

Namun, menurutnya, pada proses pelaksanaan lelang, panitia dianggap tidak transfaran. Dicontohkannya, keputusan hasil lelang seharusnya diumumkan di media massa cetak nasional dan lokal. “Ini hanya ditempelkan pada kertas di dinding kantor Dinkes. Kan sangat lucu, proyek miliaran rupiah diumumkan hanya di dinding,” tukasnya. (one)

Memo Ajak Hidup Hemat

TARKI GARUT – Wakil Bupati Garut Memo Hermawan mengajak seluruh masyarakat hidup hemat. Sebagai penegasan, wabup membuat surat edaran nomor 520/979/Pem, tentang langkah-langkah antisipasi krisis.

Kata Memo, krisis global --pangan dan energi-- dampaknya sangat dirasakan masyarakat, oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan sikap yang sama dari pemkab dan masyarakat untuk mengatasinya.

Caranya, kata dia, mengurangi tenaga listrik, di antaranya penghematan pengunaan elektronik, mengurangi jam penerangan di tempat umum, seperti jalan raya, taman, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, menghidupkan lampu lebih akhir dan mematikannya lebih awal. “Matikan pula lampu yang kurang berguna seperti di ruang kosong, kamar mandi dan gudang,” sebutnya.

Di samping itu, Memo mengajak masyarakat mengembangkan pola hidup rasional melalui penyerderhanaan penyelenggaraan pesta atau resepsi, seperti sertijab, pelantikan, perpisahan, reuni dan jamuan tamu.

Sedangkan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM), orang nomor satu di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Garut ini, mengimbau agar melakukan pembatasan bepergian dan menghindari penggunaan kendaraan yang tidak efisien. (abi)

Dedi Suryadi Didesak Nyalon

5 Balon Masih Dievaluasi

TARKA GARUT– Meskipun tidak mengikuti penjaringan calon bupati, namun dukungan kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Garut H Dedi Suryadi semakin kuat. Sejumlah PAC mendesak Dedi ikut nyalon pada pilkada mendatang.

Menanggapi reaksi itu, ketua DPRD Garut ini menyatakan kesiapannya mengakomodir keinginan kader partai berlambang Kabah itu. “Kalau saya diminta mundur dengan mekanisme partai, maka harus turut. Begitu pula saya harus turuti permintaan kader yang mendesak saya ikut nyalon,” ujar Dedi kepada Radar, seusai mengikuti rapimcab, kemarin.

Sedangkan berdasarkan hasil rapat pimpinan cabang (Rapimcab) yang digelar di Aula Yayasan Almasdukiyah Desa Tanjung Kecamatan Tarogong kaler, dari 19 orang bakal calon (balon) bupati yang mendaftar hanya 5 orang yang terpilih untuk mengikuti proses selanjutnya.

Mereka, KH Wahdan Bakri dengan 40 suara, disusul H Jamin Abdullatif Sirad 33 suara, H Sjamsu S Djajusman MEng 25 suara, Ir H Endang Supriadi MM 25 suara dan dr Tenny Swara Rifa’i MKes 22 suara. Dari 5 orang balon itu, hanya KH Wahdan Bakri yang berasal dari internal partai, sedangkan sisanya merupakan calon yang melamar dari kalangan eksternal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat Drs H Aay Sahal yang menghadiri rapimcab mangungkapkan kalaupun Dedi Suryadi awalnya tidak mendaftar balon bupati dan wakil bupati, bila direkomendasi oleh Pengurus Anak Cabang (PAC), sah-sah saja karena tidak menyalahi aturan partai.

“Dia juga berhak diajukan bersama 5 balon hasil rapim sebab kelimanya juga masih perlu dievaluasi dan statusnya masih balon,” jelasnya. (nal)

PKS Berubah Sikap

Pengusungan Ahab Mentah

TARKI GARUT – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Garut berubah sikap. Partai dengan asas Islam itu mementahkan kembali pencalonan Ahab Shihabudin sebagai calon wakil bupati yang akan diusung. “Memang, kami menghendaki keputusan awal (mengusung Ahab, red), tapi setelah disampaikan ke DPW (DPW PKS Jabar, red), ceritanya jadi lain. Kita diminta mengusulkan 3 pasangan, makanya kita usulkan kembali ke DPW, yakni Helmi Budiman, Bunyamin dan Ahab Shihabudin,” terang Sekretaris DPD PKS Garut Karnoto kepada Radar, kemarin.

Selain itu, hasil rapat internal, kata dia, PKS memutuskan membuka lamaran untuk calon bupati dan wakil bupati dari eksternal. “Calon yang akan diusulkan ke DPW harus berpasangan, untuk mendampingi ketiga calon internal, kami akhirnya membuka pencalonan dari eksternal sebanyak 3 orang,” katanya.

Oleh karena itu, ujar dia, PKS tidak lagi hanya menargetkan posisi wakil bupati melainkan bupati. “Dengan adanya calon eksternal, bisa saja dari PKS sebagai cabup atupun cawabup,” jelasnya. (abi)

Asep Buat Kontrak Politik

LEUWIGOONG - Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Leuwigoong Aka Yusuf, Kamis (26/6), menyatakan para kepala desa lain siap mendukung Ketua APDESI Kabupaten Garut Asep Hamdani untuk dijagokan sebagai calon wakil bupati.

Alasannya, kata dia, Asep sudah menandatangani perjanjian tertulis dan berkomitmen untuk membangun desa. Terang Aka, salah satu perjanjian tertulis yang ditandatangani Asep Hamdani, yakni siap diturunkan dari jabatan wabup bila dalam waktu setahun setelah terpilih menjadi wakil bupati, tak menepati janji membangun desa dan memperhatikan aparat desa.

“Komitmen Asep Hamdani menjadi pegangan bagi para kepala desa, sehingga dukungan dari berbagai lapisan masyarakat khususnya di Garut Utara terus mengalir untuk pencalonan Asep menjadi kandidat wabup,” tuturnya. (nal)

Yamin Wajah Baru, Langsung Melesat

TARKA GARUT– Sudah banyak bakal calon (balon) Bupati Garut yang melakukan sosialisasi. Begitu pula partai politik (parpol), hingga kini terus melakukan proses penjaringan balon bupati yang akan mereka usung.

Satu nama yang terbilang baru naik di bursa balon bupati adalah H Yamin Abdul Latif. Meski terbilang baru, tetapi kiprahnya dianggap telah melebihi calon lain. Setidaknya, hal ini dibuktikan dengan lolosnya Yamin pada penjaringan balon bupati Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bersama empat nama lain, yakni Ceng Wahdan Bakrie, H Syamsu Djayusman, Ir Endang Supriadi dan dr Teni Sewara Rifa’i.

Keberhasilan lelaki asli Garut Selatan itu masuk dalam lima besar balon bupati, tidaklah mudah, mengingat sebelumnya ada 19 balon yang bersaing di PPP.

Kata Yamin, keberhasilannya masuk lima besar penjaringan balon bupati adalah kehendak Allah SWT. “Telah menjadi garisan takdir-Nya, saya harus lolos dalam penjaringan,” ungkapnya ketika ditemui wartawan di kediamannya, kemarin.

Tidak hanya itu, ternyata, nama Yamin masuk dalam bursa penjaringan balon bupati di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam musyawarah kerja cabang khusus PDIP beberapa waktu lalu.

Meski berasal dari wilayah Garut Selatan, kata dia, jika terpilih menjadi kepala daerah, dirinya tidak lantas akan mencurahkan pembangunan di Garut Selatan dengan meninggalkan wilayah lainnya. “Semua daerah perlu pemerataan,” tukasnya. (ari)

Ikan Paus Terdampar di Rancabuaya

PAMEUNGPEUK GARUT– Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rancabuaya, Makmur, Kamis (26/6), menginformasikan seekor ikan paus seberat 2 ton dengan panjang lebih dari 8,5 meter mati terdampar di Pantai Rancabuaya Kecamatan Caringin.

Terdamparnya ikan raksasa itu, kata dia, diperkirakan karena terbawa arus saat mengejar ikan–ikan kecil. “Warga menemukannya sekitar pukul 6 pagi sekitar 300 meter dari TPI Rancabuaya,” terangnya.
Kata dia, warga yang menemukan ikan paus itu beramai–ramai memotong bangkai ikan untuk dikonsumsi dan dibagi–bagi ke warga lainnya.

Hingga siang kemarin, kata dia, warga terus berdatangan untuk menyaksikan dan ikut mengambil daging ikan paus. “Seperempat tubuh ikan paus tersebut telah dipotong–potong oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan seadanya,” terang dia.

Ujang (30), warga Kampung Rancabuaya, mengatakan selain dikonsumsi, daging ikan paus dijadikan umpan memancing. ”Lumayan dagingnya bisa untuk dimakan dan dijadikan umpan untuk mencari ikan,” ujarnya. (ari)

Pemkab Gelar Razia KTP

LEUWIGOONG GARUT- Tim gabungan dari Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (BKKBCS), Satpol PP, TNI dan Polri, Kamis (26/6), menggelar razia KTP bagi pengendara kendaraan bermotor di Jalan Raya Leuwigoong-Limbangan, betulan kantor Desa Leuwigoong. Setiap kendaraan yang lewat dicegat dan penumpang serta pengemudinya diperiksa KTP.

Bagi yang tak memiliki KTP atau masa berlakunya habis, petugas menyuruh mereka mendaftar ke petugas pelayanan di halaman Desa Leuwigoong. Mereka mendapat surat pengantar yang ditandatangani Kabid Kependudukan RH Jamaludin Malik SH untuk membuat KTP di kantor kecamatan.

Bagi yang belum memiliki uang untuk membuat KTP, kata Jamaludin mendapat kesempatan untuk mencari dulu uang selama beberapa hari. “Memiliki KTP merupakan kewajiban setiap warga negara dan KTP banyak manfaatnya untuk berbagai kepentingan,” ujarnya.

Sebenarnya, kata dia, bagi warga negara di atas 17 tahun yang tak memiliki KTP atau masa berlakunya habis harus didenda atau disanksi hukuman kurungan. “Tapi sanksi semacam itu belum tepat diterapkan karena berbagai pertimbangan,” terangnya.

Razia KTP yang dilakukan tim gabungan, tutur Jamaludin, lebih diarahkan kepada pembinaan dan pelayanan. “Diharapkan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP semakin meningkat serta terget PAD KTP tahun 2008 sebesar Rp3,2 miliar bisa tercapai,” katanya.

Jelas dia, sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dilakukan di 42 kecamatan secara bertahap. “Hingga hari ini (kemarin, red), tinggal beberapa kecamatan lagi yang akan digelar razia KTP,” ujarnya.
Ke depan, tegas dia, razia KTP akan dilakukan di tempat-tempat kontrakan atau tempat kost. “Hal semacam itu dilakukan untuk kepentingan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan,” tukasnya. (nal)