STAIM Tuding Bawasda KKN

TARKI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekoloh Tinggi Islam Al-Musadadiyyah (STAIM) Garut menuding adanya unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di tubuh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Garut.

Dikatakan Ketua BEM STAIM Moch Reza Anshori kepada Radar, unsur KKN di Bawasda terlihat sangat kentalnya. “Kami sudah melihat indikasi ini sejak lama,” katanya.
Disinggung mengenai tuduhan tersebut harus didasari bukti-bukti, Reza menyatakan sangat mudah membongkarnya. “Kita lihat, banyaknya kasus korupsi, seperti munculnya kasus mamin, jaringan aspirasi masyarakat, munculnya permasalahan lelang pembangunan infrastruktur, kasus penerimaan tenaga kerja kontrak (TKK) dan banyak lagi kasus-kasus lainnya,” terangnya.

Sayangnya, kata dia, banyaknya permasalahan yang muncul, tidak terlihat upaya perbaikan yang didorong oleh Bawasda. “Bawasda itu sebagai lembaga pengawasan dan kontrol pemerintahan untuk pelayanan dan pengawasan yang dibekal anggaran, tapi kenapa anggaran makin besar masalah makin numpuk, dari sana kita melihat unsur KKN,” sebutnya.

Bukan hanya itu, menurut dia, melihat anggaran tahun 2008 sangat kontradiktif dengan kinerja Bawasda. “Dulu sempat muncul adanya isu korupsi Bawasda sebesar Rp8 miliar tahun anggaran 2006 dan 2007, kini anggaran pengawasan di Bawasda dalam APBD jauh lebih besar dan sangat besar, lantas produk apa yang sudah dikeluarkan bawasda?” ungkpanya.

Lebih jauh, menurutnya, harus lahir produk-produk kebijakan hasil pengawasan untuk memperbaiki citra pemerintah Kabupaten Garut. Sayangnya ketika hendak dikonfirmasi, Kepala Bawasda Hengky Hermawan sedang tidak ada di kantornya. (abi)
TARKI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekoloh Tinggi Islam Al-Musadadiyyah (STAIM) Garut menuding adanya unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di tubuh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Garut.
Dikatakan Ketua BEM STAIM Moch Reza Anshori kepada Radar, unsur KKN di Bawasda terlihat sangat kentalnya. “Kami sudah melihat indikasi ini sejak lama,” katanya.
Disinggung mengenai tuduhan tersebut harus didasari bukti-bukti, Reza menyatakan sangat mudah membongkarnya. “Kita lihat, banyaknya kasus korupsi, seperti munculnya kasus mamin, jaringan aspirasi masyarakat, munculnya permasalahan lelang pembangunan infrastruktur, kasus penerimaan tenaga kerja kontrak (TKK) dan banyak lagi kasus-kasus lainnya,” terangnya.

Sayangnya, kata dia, banyaknya permasalahan yang muncul, tidak terlihat upaya perbaikan yang didorong oleh Bawasda. “Bawasda itu sebagai lembaga pengawasan dan kontrol pemerintahan untuk pelayanan dan pengawasan yang dibekal anggaran, tapi kenapa anggaran makin besar masalah makin numpuk, dari sana kita melihat unsur KKN,” sebutnya.

Bukan hanya itu, menurut dia, melihat anggaran tahun 2008 sangat kontradiktif dengan kinerja Bawasda. “Dulu sempat muncul adanya isu korupsi Bawasda sebesar Rp8 miliar tahun anggaran 2006 dan 2007, kini anggaran pengawasan di Bawasda dalam APBD jauh lebih besar dan sangat besar, lantas produk apa yang sudah dikeluarkan bawasda?” ungkpanya.

Lebih jauh, menurutnya, harus lahir produk-produk kebijakan hasil pengawasan untuk memperbaiki citra pemerintah Kabupaten Garut. Sayangnya ketika hendak dikonfirmasi, Kepala Bawasda Hengky Hermawan sedang tidak ada di kantornya. (abi)