Uang Negara Belum Masuk Kas

TARKI – Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Garut Totong menyebutkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006, tidak semua uang negara sudah dikembalikan ke kas daerah. “Bila melihat data awal, kemungkinan masih ada uang negara yang belum dikembalikan,” ujarnya kepada Radar, kemarin.

Namun kata dia, pihaknya belum sempat mengecek jumlah total uang negara yang harus dikembalikan ke kas daerah. “Saya belum mengecek, jadi belum tahu total uang negara yang masih ada di luar kas daerah,” katanya.
Totong juga mengatakan BPKD belum menerima hasil audit BPK untuk penggunaan APBD 2007. “Hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD 2007, kita belum menerimanya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Garut Ir Lucky Lukmansyah Trenggana menyayangkan belum seluruhnya uang negara dikembalikan ke kas daerah. “Bila hasil pemeriksaan BPK belum dikembalikan oleh pihak yang bersangkutan, kami sangat menyayangkannya, sesal dia.

Sebab, kata dia, uang negara yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah akan masuk pada perhitungan sisa lebih anggaran (Silpa) dan akan dihitung dalam perubahan anggaran. “Bila uang negara hasil audit BPK masuk kas daerah maka akan masuk silpa dan akan dihitung pada perubahan anggaran. Jadi, bila tidak dikembalikan maka akan berpengaruh pada silpa,” teranganya.

Namun, kata dia, jika pengembalian uang negara terlambat maka akan dimasukan pada anggaran murni. “Tapi, bila silpa belum masuk dalam perubahan anggaran maka akan dimasukan pada anggaran murni APBD,” ujarnya.

Oleh karena itu, ujar dia, sangat disayangkan bila hasil pemeriksaan APBD tahun 2006, belum seluruhnya masuk ke kas daerah. “Bila uang negara hasil audit BPK tahun 2006 belum dikembalikan, bagaimana dengan hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD 2007? Sebab tidak menutup kemungkinan, ada uang negara yang harus dikembalikan juga,” katanya.

Sementara itu, salah seorang kepala dinas yang enggan disebutkan namanya mengakui bila ada uang negara yang belum dikembalikan ke kas daerah. “Memang, uang negara hasil audit BPK sulit dikembalikan kerena uang tersebut ada di pihak lain,” ujarnya tanpa menyebut lebih rinci. (abi)