Jelang PSB, Warga Serbu Pegadaian
GARUT KOTA – Jelang penerimaan siswa baru seluruh jenjang pendidikan biasanya orang tua siswa membutuhkan dana untuk biaya pendaftaran. Solusi cepat dan cukup dipercaya adalah menggadaikan barang.
Menurut Kepala Kantor Cabang Perum Pegadaian Garut Kota Agus Waluyo SE, terjadi kenaikan jumlah kredit yang dicairkan sejak bulan Mei hingga Juni sebesar 20 pesen. “Bahkan trend-nya sampai akhir juli, akan terus meningkat, mengingat pendaftaran siswa baru dilaksanakan bulan Juli,” terangnya.
Pada bulan Mei, kata dia, jumlah kredit yang dicairkan mencapai Rp3,6 Miliar. Sedangkan bulan ini tapatnya hingga tanggal 24 Juni, jumlah kredit yang dicairkan mencapai Rp4,3 miliar. “Jadi dalam satu bulan ini saja peningkatan jumlah kredit yang dicairkan mencapai 20 pesen,” terangnya.
Kata dia, kebanyakan barang yang digadaikan masyarakat yakni emas, disusul barang elektronik dan motor. Agus menjelaskan yang mendorong masyarakat datang ke Perum Pegadaian karena bunga cicilan ringan, sedangkan waktu kredit bervariatif dengan waktu paling lama 4 bulan dan paling rendah 15 hari. “Jika telah jatuh tempo kredit bisa diperpanjang dengan membayar biaya administrasi,” ujarnya.
Agus juga menegaskan meskipun masyarakat banyak menggadaikan barang, pihaknya tetap menerimanya karena dana yang disediakan Perum Pegadaian tidak terbatas. “Berapapun dana yang dibutuhkan untuk membuka kredit, kami siap menampungnya karena dana yang disediakan pemerintah tidak terbatas,” jelasnya.
Terang dia, sebulan biasanya Perum Pegadaian Garut Kota menerima barang tak kurang dari tiga ribu barang dari berbagai macam jenis. Meski demikian, menurut Agus, sejak tahun 2007 jumlah barang elektronik dan otomotif relatif menurun tetapi jumlah uang yang dikeluarkan meningkat tajam karena kebanyakan barang yang digadaikan adalah emas, sedangkan harga emas saat ini naik.
“Beberapa bulan lalu kami menerima emas 24 karat/gram seharga Rp225 ribu, bulan ini kami menerima emas 24 karat/gram dari masyarakat seharga Rp 255 ribu, jadi dana yang kita keluarkan cukup besar meski barangnya sedikit,” katanya.
Hal serupa terjadi di Perum Pegadaian Cabang Leles. Memasuki tahun ajaran baru, peningkatan kredit yang dikucurkan kepada masyarakat terjadi penambahan. Hendy Juhendi, fungsional penyimpan Perum Pegadaian Leles, mengatakan biasanya sehari pihaknya mencairkan dana sebesar Rp40 juta namun jelang tahun ajaran baru, kata dia, meningkat jadi Rp60-70 juta. (ari)
Kamis, 26 Juni 2008
Tarif PDAM Naik 40%
Persetuajuan di Tangan Wabup
CILAWU GARUT – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Garut akhirnya menaikkan tarif sebesar 40 persen. Hal tersebut dikemukakan Direktur PDAM Tirta Dharma Garut Ahmad Ayub SE MM, kepada wartwan di ruang kerjanya, Rabu (25/6).
Kata dia, sebenarnya manaikkan tarif sangat memberatkan PDAM. Tapi, hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian bahkan kebangkrutan. “Berat bagi kami menaikkan tarif, namun jika PDAM tidak ingin mengalami kerugian hal ini terpaksa dilakukan,” ujarnya.
Jelas dia, bila tarif dasar air minum tidak segera dinaikan maka sangat terpengaruh terhadap pengembangan, pelayanan dan terhambatnya proyek ZAMP (zona air minum prima).
Rencana kenaikannya, kata dia, sudah melewati tahapan dan mekanisme yang sesuai, seperti usulan direktur yang di laporkan kepada badan pengawas yang terdiri dari perwakilan konsumen dan badan perekonomian (akademisi). “Pada intinya, mereka sudah mempertimbangkan dan sepakat adanya ajuan kenaikan tarif. Mereka paham, karena ini demi menyelamatkan PDAM agar terhindar dari kerugian atau kebangkrutan,” imbuhnya.
Untuk penetapannya, lanjut Ayub, saat ini tinggal meminta persetujuan dari wakil bupati dan melakukan sosialisasi dengan DPRD. “Jika sudah ditandatangani (wabup, red), tarif dasar PDAM yang baru segera diberlakukan,” terangnya.
Selain itu, kata dia, kenaikan tarif tidak lepas dari permendagri nomor 23 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tatacara pengaturan tarip air minum. "Rencana kenaikannya, dari tarif dasar awal yaitu Rp1.060/M3 menjadi Rp1.500/M3. Dibandingkan dengan kabupaten lain, Garut memiliki tarif dasar yang paling rendah. Maka kenaikannya tidak lebih 40 persen dari UMK kabupaten/kota. Karena UMK Kabupaten Garut rendah maka tarif dasarnya pun akan mengikuti,” bebernya.
Sebagai langkah awal, pihaknya telah menyosialisasikan rencana kenaikannya kepada konsumen dengan menempelkan beberapa lembar pengumuman di loket pembayaran PDAM atau di unit-unit kacamatan. “Saya berharap konsumen dapat memahami rencana kenaikan tarif ini. Semoga apa yang kami lakukan dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan prima,” katanya. (one)
CILAWU GARUT – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Garut akhirnya menaikkan tarif sebesar 40 persen. Hal tersebut dikemukakan Direktur PDAM Tirta Dharma Garut Ahmad Ayub SE MM, kepada wartwan di ruang kerjanya, Rabu (25/6).
Kata dia, sebenarnya manaikkan tarif sangat memberatkan PDAM. Tapi, hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian bahkan kebangkrutan. “Berat bagi kami menaikkan tarif, namun jika PDAM tidak ingin mengalami kerugian hal ini terpaksa dilakukan,” ujarnya.
Jelas dia, bila tarif dasar air minum tidak segera dinaikan maka sangat terpengaruh terhadap pengembangan, pelayanan dan terhambatnya proyek ZAMP (zona air minum prima).
Rencana kenaikannya, kata dia, sudah melewati tahapan dan mekanisme yang sesuai, seperti usulan direktur yang di laporkan kepada badan pengawas yang terdiri dari perwakilan konsumen dan badan perekonomian (akademisi). “Pada intinya, mereka sudah mempertimbangkan dan sepakat adanya ajuan kenaikan tarif. Mereka paham, karena ini demi menyelamatkan PDAM agar terhindar dari kerugian atau kebangkrutan,” imbuhnya.
Untuk penetapannya, lanjut Ayub, saat ini tinggal meminta persetujuan dari wakil bupati dan melakukan sosialisasi dengan DPRD. “Jika sudah ditandatangani (wabup, red), tarif dasar PDAM yang baru segera diberlakukan,” terangnya.
Selain itu, kata dia, kenaikan tarif tidak lepas dari permendagri nomor 23 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tatacara pengaturan tarip air minum. "Rencana kenaikannya, dari tarif dasar awal yaitu Rp1.060/M3 menjadi Rp1.500/M3. Dibandingkan dengan kabupaten lain, Garut memiliki tarif dasar yang paling rendah. Maka kenaikannya tidak lebih 40 persen dari UMK kabupaten/kota. Karena UMK Kabupaten Garut rendah maka tarif dasarnya pun akan mengikuti,” bebernya.
Sebagai langkah awal, pihaknya telah menyosialisasikan rencana kenaikannya kepada konsumen dengan menempelkan beberapa lembar pengumuman di loket pembayaran PDAM atau di unit-unit kacamatan. “Saya berharap konsumen dapat memahami rencana kenaikan tarif ini. Semoga apa yang kami lakukan dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan prima,” katanya. (one)
SMAN Leuwigoong Gelar Perpisahan
LEUWIGOONG GARUT - Kepala SMAN I Leuwigoong Drs Uje Darmadi MPd meminta para siswanya yang baru lulus ujian nasional (UN) tidak terlena dengan hasil kelulusan. Sebab kata dia, masih banyak yang harus ditempuh anak didiknya untuk mencapai cita cita.
“Kalian boleh senang karena bisa lulus, tetapi kalian jangan terlena karena rekan-rekan kita dari daerah lain banyak yang tidak lulus, juga masih banyak yang harus diperjuangkan dalam mengejar cita-cita” ujar dia dalam acara graduasi angkatan ke-20 SMAN I Leuwigoong, Rabu (25/6).
Kata Uje, tahun ajaran 2007/2008, jumlah siswa yang ikur ujian sebanyak 314 orang. Di antaranya 174 siswa IPA dan 144 siswa jurusan IPS. “Seluruh siswa dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata cukup membanggakan,” katanya.
Menurutnya, hasil yang telah diraih siswa merupakan hasil kerja sama yang baik antara pengelola dan penyelenggara pendidikan serta orang tua siswa. “Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil,” tuturnya.
Dari jumlah siswa yang dinyatakan lulus, terang dia, sejumlah siswa dikategorikan berprestasi. “Siti Sofiyah untuk jurusan IPA dan Siti Syaebah jurusan IPS,” katanya.
Diakhir sambutannya, dia meminta para siswa yang akan melanjutkan ke PTN, agar kembali belajar dengan maksimal karena dengan ilmu akan mempermudah jalan hidup dan cita-cita.
“Begitu pula bagi yang memiliki kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan baik agar mendapatkan hasil yang lebih baik,” pungkasnya. (nal)
457 TKK Langgar PP
TARKI GARUT– Kabid Aparatur Pemerintahan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Drs Jat Jat Munajat mengatakan penerimaan 457 tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemkab Garut melanggar peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005. ”Data itu ditemukan sejak dikeluarkannya PP nomor 48 tahun 2005 hingga bulan September 2007,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Sedangkan dari bulan September 2007 hingga Pebruari 2008, kata dia, Bawasda belum melakukan ivestigasi dan inventarisasi data TKK. ”Yang jelas hingga Pebruari 2008, masih ada penerimaan TKK,” terangnya.
Penyebabnya, ujar dia, sejumlah SKPD belum menyerahkan data TKK. ”Di Bawasda sendiri ada 21 TKK dan 60 PNS, sedangkan SKPD lain belum menyerahkan datanya,” ujar dia.
Disinggung mengenai lambannya penyelesaian TKK, dia berkilah bahwa Bawasda hanya melakukan pendataan saja. ”Kasus inikan sedang ditangani kejaksaan, kita hanya membatu saja, hingga kini kita masih melakukan koordinasi dengan kejaksaan,” katanya.
Selain itu, kilah dia, masalah yang ditangani Bawasda bukan hanya kepegawaian saja. ”Kita itu melakukan pengawasan terhadap 3 masalah, yaitu aset, keuangan dan kepegawian. Sedangkan kepegawaian pun dibagi beberapa pengawasan, yaitu disiplin, hak-hak pegawai termasuk jumlah pegawai,” sebutnya.
Namun, tegas dia, hingga kini Bawasda terus melakukan pengawasan. ”Pengawasn terus kita dilakukan,” tukasnya. (abi)
Sedangkan dari bulan September 2007 hingga Pebruari 2008, kata dia, Bawasda belum melakukan ivestigasi dan inventarisasi data TKK. ”Yang jelas hingga Pebruari 2008, masih ada penerimaan TKK,” terangnya.
Penyebabnya, ujar dia, sejumlah SKPD belum menyerahkan data TKK. ”Di Bawasda sendiri ada 21 TKK dan 60 PNS, sedangkan SKPD lain belum menyerahkan datanya,” ujar dia.
Disinggung mengenai lambannya penyelesaian TKK, dia berkilah bahwa Bawasda hanya melakukan pendataan saja. ”Kasus inikan sedang ditangani kejaksaan, kita hanya membatu saja, hingga kini kita masih melakukan koordinasi dengan kejaksaan,” katanya.
Selain itu, kilah dia, masalah yang ditangani Bawasda bukan hanya kepegawaian saja. ”Kita itu melakukan pengawasan terhadap 3 masalah, yaitu aset, keuangan dan kepegawian. Sedangkan kepegawaian pun dibagi beberapa pengawasan, yaitu disiplin, hak-hak pegawai termasuk jumlah pegawai,” sebutnya.
Namun, tegas dia, hingga kini Bawasda terus melakukan pengawasan. ”Pengawasn terus kita dilakukan,” tukasnya. (abi)
3 Srikandi PDP Maju di Pemilu
TARKI – Tiga srikandi Pimpinan Kolektif Kabupaten (PKK) Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Garut memastikan bakal mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Garut pada pemilu 2009. Mereka, dr Dedeh Jubaedah, Lusi Rahmawati SH dan Neulis. Ketiga wanita tersebut akan berusaha merebut 30 persen suara di DPRD Garut sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.
Kepada Radar, dr Dedeh Jubaedah memastikan akan maju dari PDP karena melihat partai tersebut terbuka. “Kami melihat hanya partai PDP yang terbuka. Saya harap bisa menetap di partai ini. Saya yakin dapat meraih suara banyak. Lihat saja nanti,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Lusi Rahmawati SH, perempuan kelahiran 1982 ini, bertekad maju pada pemilu legislatif. “Memang, perjuangan kaum hawa di legislatif sangat jarang di DPRD, di Garut saja hanya ada seorang, jika nanti saya lolos dari PDP, saya akan menambah kekuatan untuk memperjuangkan kaum wanita,” katanya.
Dari persfektif hukum, kata dia, peraturan ataupun kebijakan untuk perempuan sangat jarang dirasakan. “Program perempuan hanya di dharma wanita atua ibu-ibu PKK, namun sangat jarang kebijakan yang dikeluarkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Seharusnya ada kebijakan spesifik dan alangkah baiknya bila ditetapkan melalui peraturan daerah, sayang masih minim sekali,” keluhnya.
Disinggung mengenai raihan suara dalam pemilihan legislatif, Lusi menargetkan lebih dari jumlah suara yang ditentukan. “Kita menargetkan suara yang banyak, biar 30 persen kursi itu betul-betul dikuasai wanita,” tekadnya. (abi)
Kepada Radar, dr Dedeh Jubaedah memastikan akan maju dari PDP karena melihat partai tersebut terbuka. “Kami melihat hanya partai PDP yang terbuka. Saya harap bisa menetap di partai ini. Saya yakin dapat meraih suara banyak. Lihat saja nanti,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Lusi Rahmawati SH, perempuan kelahiran 1982 ini, bertekad maju pada pemilu legislatif. “Memang, perjuangan kaum hawa di legislatif sangat jarang di DPRD, di Garut saja hanya ada seorang, jika nanti saya lolos dari PDP, saya akan menambah kekuatan untuk memperjuangkan kaum wanita,” katanya.
Dari persfektif hukum, kata dia, peraturan ataupun kebijakan untuk perempuan sangat jarang dirasakan. “Program perempuan hanya di dharma wanita atua ibu-ibu PKK, namun sangat jarang kebijakan yang dikeluarkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Seharusnya ada kebijakan spesifik dan alangkah baiknya bila ditetapkan melalui peraturan daerah, sayang masih minim sekali,” keluhnya.
Disinggung mengenai raihan suara dalam pemilihan legislatif, Lusi menargetkan lebih dari jumlah suara yang ditentukan. “Kita menargetkan suara yang banyak, biar 30 persen kursi itu betul-betul dikuasai wanita,” tekadnya. (abi)
Langganan:
Postingan (Atom)