TARKI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekoloh Tinggi Islam Al-Musadadiyyah (STAIM) Garut menuding adanya unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di tubuh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Garut.
Dikatakan Ketua BEM STAIM Moch Reza Anshori kepada Radar, unsur KKN di Bawasda terlihat sangat kentalnya. “Kami sudah melihat indikasi ini sejak lama,” katanya.
Disinggung mengenai tuduhan tersebut harus didasari bukti-bukti, Reza menyatakan sangat mudah membongkarnya. “Kita lihat, banyaknya kasus korupsi, seperti munculnya kasus mamin, jaringan aspirasi masyarakat, munculnya permasalahan lelang pembangunan infrastruktur, kasus penerimaan tenaga kerja kontrak (TKK) dan banyak lagi kasus-kasus lainnya,” terangnya.
Sayangnya, kata dia, banyaknya permasalahan yang muncul, tidak terlihat upaya perbaikan yang didorong oleh Bawasda. “Bawasda itu sebagai lembaga pengawasan dan kontrol pemerintahan untuk pelayanan dan pengawasan yang dibekal anggaran, tapi kenapa anggaran makin besar masalah makin numpuk, dari sana kita melihat unsur KKN,” sebutnya.
Bukan hanya itu, menurut dia, melihat anggaran tahun 2008 sangat kontradiktif dengan kinerja Bawasda. “Dulu sempat muncul adanya isu korupsi Bawasda sebesar Rp8 miliar tahun anggaran 2006 dan 2007, kini anggaran pengawasan di Bawasda dalam APBD jauh lebih besar dan sangat besar, lantas produk apa yang sudah dikeluarkan bawasda?” ungkpanya.
Lebih jauh, menurutnya, harus lahir produk-produk kebijakan hasil pengawasan untuk memperbaiki citra pemerintah Kabupaten Garut. Sayangnya ketika hendak dikonfirmasi, Kepala Bawasda Hengky Hermawan sedang tidak ada di kantornya. (abi)
TARKI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekoloh Tinggi Islam Al-Musadadiyyah (STAIM) Garut menuding adanya unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di tubuh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Garut.
Dikatakan Ketua BEM STAIM Moch Reza Anshori kepada Radar, unsur KKN di Bawasda terlihat sangat kentalnya. “Kami sudah melihat indikasi ini sejak lama,” katanya.
Disinggung mengenai tuduhan tersebut harus didasari bukti-bukti, Reza menyatakan sangat mudah membongkarnya. “Kita lihat, banyaknya kasus korupsi, seperti munculnya kasus mamin, jaringan aspirasi masyarakat, munculnya permasalahan lelang pembangunan infrastruktur, kasus penerimaan tenaga kerja kontrak (TKK) dan banyak lagi kasus-kasus lainnya,” terangnya.
Sayangnya, kata dia, banyaknya permasalahan yang muncul, tidak terlihat upaya perbaikan yang didorong oleh Bawasda. “Bawasda itu sebagai lembaga pengawasan dan kontrol pemerintahan untuk pelayanan dan pengawasan yang dibekal anggaran, tapi kenapa anggaran makin besar masalah makin numpuk, dari sana kita melihat unsur KKN,” sebutnya.
Bukan hanya itu, menurut dia, melihat anggaran tahun 2008 sangat kontradiktif dengan kinerja Bawasda. “Dulu sempat muncul adanya isu korupsi Bawasda sebesar Rp8 miliar tahun anggaran 2006 dan 2007, kini anggaran pengawasan di Bawasda dalam APBD jauh lebih besar dan sangat besar, lantas produk apa yang sudah dikeluarkan bawasda?” ungkpanya.
Lebih jauh, menurutnya, harus lahir produk-produk kebijakan hasil pengawasan untuk memperbaiki citra pemerintah Kabupaten Garut. Sayangnya ketika hendak dikonfirmasi, Kepala Bawasda Hengky Hermawan sedang tidak ada di kantornya. (abi)
Rabu, 25 Juni 2008
Warga Rebutan Raskin
LIMBANGAN – Kekeringan di Desa Neglasari Kecamatan Limbangan meluas. Awal bulan Juni, tanaman yang mengalami puso mencapai 50 hektar, namun saat ini, menjadi 75 hektar.
“Awal Juni kemarin, 50 hektar tanaman padi yang baru berusai 2 bulan mengalami puso, sekarang meningkat menjadi 75 hektar,” ujar Kepala Desa Neglasari Adang Jalaludin, kepada Radar, kemarin.
Meluasnya kekeringan, kata dia, disebabkan tidak adanya sumber air yang bisa mengairi sawah. “Meningkatnya tanaman padi yang puso akan menyulitkan masyarakat mendapatkan kebutuhan hidup, terlebih hasil panen sebelumnya digunakan untuk biaya ongkos garap dan pemupukan,” katanya.
Dia khawatir, warga yang terancam rawan pangan semakin bertambah bila tidak secepatnya diperhatikan pemerintah kabupaten (pemkab). “Sekarang saja, warga mulai berebutan mendapatkan bantuan beras bagi keluarga miskin (raskin),” terangnya.
Tambah dia, kekeringan tahun ini merupakan bencana alam terparah di desanya. “Sebelumnya tidak pernah kering seperti ini. Mudah-mudahan saja pemkab segera memperhatikan nasib rakyat,” tukasnya. (nal)
“Awal Juni kemarin, 50 hektar tanaman padi yang baru berusai 2 bulan mengalami puso, sekarang meningkat menjadi 75 hektar,” ujar Kepala Desa Neglasari Adang Jalaludin, kepada Radar, kemarin.
Meluasnya kekeringan, kata dia, disebabkan tidak adanya sumber air yang bisa mengairi sawah. “Meningkatnya tanaman padi yang puso akan menyulitkan masyarakat mendapatkan kebutuhan hidup, terlebih hasil panen sebelumnya digunakan untuk biaya ongkos garap dan pemupukan,” katanya.
Dia khawatir, warga yang terancam rawan pangan semakin bertambah bila tidak secepatnya diperhatikan pemerintah kabupaten (pemkab). “Sekarang saja, warga mulai berebutan mendapatkan bantuan beras bagi keluarga miskin (raskin),” terangnya.
Tambah dia, kekeringan tahun ini merupakan bencana alam terparah di desanya. “Sebelumnya tidak pernah kering seperti ini. Mudah-mudahan saja pemkab segera memperhatikan nasib rakyat,” tukasnya. (nal)
Uang Negara Belum Masuk Kas
TARKI – Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Garut Totong menyebutkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006, tidak semua uang negara sudah dikembalikan ke kas daerah. “Bila melihat data awal, kemungkinan masih ada uang negara yang belum dikembalikan,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Namun kata dia, pihaknya belum sempat mengecek jumlah total uang negara yang harus dikembalikan ke kas daerah. “Saya belum mengecek, jadi belum tahu total uang negara yang masih ada di luar kas daerah,” katanya.
Totong juga mengatakan BPKD belum menerima hasil audit BPK untuk penggunaan APBD 2007. “Hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD 2007, kita belum menerimanya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Garut Ir Lucky Lukmansyah Trenggana menyayangkan belum seluruhnya uang negara dikembalikan ke kas daerah. “Bila hasil pemeriksaan BPK belum dikembalikan oleh pihak yang bersangkutan, kami sangat menyayangkannya, sesal dia.
Sebab, kata dia, uang negara yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah akan masuk pada perhitungan sisa lebih anggaran (Silpa) dan akan dihitung dalam perubahan anggaran. “Bila uang negara hasil audit BPK masuk kas daerah maka akan masuk silpa dan akan dihitung pada perubahan anggaran. Jadi, bila tidak dikembalikan maka akan berpengaruh pada silpa,” teranganya.
Namun, kata dia, jika pengembalian uang negara terlambat maka akan dimasukan pada anggaran murni. “Tapi, bila silpa belum masuk dalam perubahan anggaran maka akan dimasukan pada anggaran murni APBD,” ujarnya.
Oleh karena itu, ujar dia, sangat disayangkan bila hasil pemeriksaan APBD tahun 2006, belum seluruhnya masuk ke kas daerah. “Bila uang negara hasil audit BPK tahun 2006 belum dikembalikan, bagaimana dengan hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD 2007? Sebab tidak menutup kemungkinan, ada uang negara yang harus dikembalikan juga,” katanya.
Sementara itu, salah seorang kepala dinas yang enggan disebutkan namanya mengakui bila ada uang negara yang belum dikembalikan ke kas daerah. “Memang, uang negara hasil audit BPK sulit dikembalikan kerena uang tersebut ada di pihak lain,” ujarnya tanpa menyebut lebih rinci. (abi)
Namun kata dia, pihaknya belum sempat mengecek jumlah total uang negara yang harus dikembalikan ke kas daerah. “Saya belum mengecek, jadi belum tahu total uang negara yang masih ada di luar kas daerah,” katanya.
Totong juga mengatakan BPKD belum menerima hasil audit BPK untuk penggunaan APBD 2007. “Hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD 2007, kita belum menerimanya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Garut Ir Lucky Lukmansyah Trenggana menyayangkan belum seluruhnya uang negara dikembalikan ke kas daerah. “Bila hasil pemeriksaan BPK belum dikembalikan oleh pihak yang bersangkutan, kami sangat menyayangkannya, sesal dia.
Sebab, kata dia, uang negara yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah akan masuk pada perhitungan sisa lebih anggaran (Silpa) dan akan dihitung dalam perubahan anggaran. “Bila uang negara hasil audit BPK masuk kas daerah maka akan masuk silpa dan akan dihitung pada perubahan anggaran. Jadi, bila tidak dikembalikan maka akan berpengaruh pada silpa,” teranganya.
Namun, kata dia, jika pengembalian uang negara terlambat maka akan dimasukan pada anggaran murni. “Tapi, bila silpa belum masuk dalam perubahan anggaran maka akan dimasukan pada anggaran murni APBD,” ujarnya.
Oleh karena itu, ujar dia, sangat disayangkan bila hasil pemeriksaan APBD tahun 2006, belum seluruhnya masuk ke kas daerah. “Bila uang negara hasil audit BPK tahun 2006 belum dikembalikan, bagaimana dengan hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD 2007? Sebab tidak menutup kemungkinan, ada uang negara yang harus dikembalikan juga,” katanya.
Sementara itu, salah seorang kepala dinas yang enggan disebutkan namanya mengakui bila ada uang negara yang belum dikembalikan ke kas daerah. “Memang, uang negara hasil audit BPK sulit dikembalikan kerena uang tersebut ada di pihak lain,” ujarnya tanpa menyebut lebih rinci. (abi)
Proyek Sabo Dam Berlanjut
2.JPG)
CIBATU – Meskipun sempat diprotes masyarakat dan Muspika Leuwigoong, pengerjaan sabo dam Sungai Cimanuk di betulan Kampung Asem Kulon Desa Keresek Kecamatan Cibatu terus berlanjut.
Pantauan Radar dilapangan, pekerja masih melaksanakan tahap awal berupa pembuatan saluran baru yang difungsikan untuk membuang air karena sungai lama akan dibangun sabo dam.
Kendati sungai yang baru sudah selesai dan berfungsi, namun masih mengalami kendala resapan air sehingga lokasi saluran sungai selalu dipenuhi air.
Yudi, petugas proyek, membenarkan kendala resapan air tersebut. Menurutnya, hambatan itu sudah biasa dalam pelaksaan proyek. “hal-hal seperti ini sebenarnya tidak pernah diperhitungkan, namun sebagai pelaksana, tetap harus mampu mengerjakan sabo dam ini sesuai dengan program yang ada,” katanya. (nal)
Pantauan Radar dilapangan, pekerja masih melaksanakan tahap awal berupa pembuatan saluran baru yang difungsikan untuk membuang air karena sungai lama akan dibangun sabo dam.
Kendati sungai yang baru sudah selesai dan berfungsi, namun masih mengalami kendala resapan air sehingga lokasi saluran sungai selalu dipenuhi air.
Yudi, petugas proyek, membenarkan kendala resapan air tersebut. Menurutnya, hambatan itu sudah biasa dalam pelaksaan proyek. “hal-hal seperti ini sebenarnya tidak pernah diperhitungkan, namun sebagai pelaksana, tetap harus mampu mengerjakan sabo dam ini sesuai dengan program yang ada,” katanya. (nal)
Siswa Paket B Kesulitan Biaya
SUKAWENING – Dari total 103 peserta ujian nasional (UN) di SMP Yaspri Maripari Sukawening, 11 orang dinyatakan tidak lulus. Sebab, nilai ujian matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan IPA kurang dari 4,25.
Wakil Kepala SMP Yaspri Maripari Edi Junaedi tak menyangka kesebelas anak didiknya tak lulus UN. Pasalnya, kata dia, berdasar penilaian ulangan sehari-hari, prestasinya cukup menggembirakan. “Mungkin mereka grogi saat mengikuti UN karena pengawasnya disilang. Dan ini sangat berpengaruh saat siswa mengisi lembaran soal,” kilahnya.
Dijelaskannya, bagi siswa yang tak lulus UN, mereka masih memiliki kesempatan memperoleh ijazah setara SMP melalui ujian paket B. “Peluang semacam itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bila secepatnya ingin memperoleh ijazah setara SMP,” katanya.
Namun, berdasarkan penelusurannya, sebelas peserta UN SMP Yaspri Maripari yang tak lulus UN, ternyata kelabakan dana untuk biaya ujian paket B. Sebab, kehidupan ekonomi orang tua mereka lemah. Padahal, kata dia, para orang tua mereka menginginkan agar anak-anaknya bisa mengikuti ujian paket B. “Mereka banyak yang tak mampu membayar biaya ujian paket B sebesar Rp100.000,” terangnya.
Sedangkan sekolah, tutur Edi, hanya sebatas memfasilitasi lokasi ujian paket B. “Kita juga keberatan bila harus menanggung biaya ujian paket B,” katanya.
Oleh karena itu, Edi meminta para orang tua siswa agar berjuang keras menyediakan biaya ujian paket B. “Apalagi ijazah paket B setara dengan ijazah SMP dan bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,” tukasnya. (nal)
Wakil Kepala SMP Yaspri Maripari Edi Junaedi tak menyangka kesebelas anak didiknya tak lulus UN. Pasalnya, kata dia, berdasar penilaian ulangan sehari-hari, prestasinya cukup menggembirakan. “Mungkin mereka grogi saat mengikuti UN karena pengawasnya disilang. Dan ini sangat berpengaruh saat siswa mengisi lembaran soal,” kilahnya.
Dijelaskannya, bagi siswa yang tak lulus UN, mereka masih memiliki kesempatan memperoleh ijazah setara SMP melalui ujian paket B. “Peluang semacam itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bila secepatnya ingin memperoleh ijazah setara SMP,” katanya.
Namun, berdasarkan penelusurannya, sebelas peserta UN SMP Yaspri Maripari yang tak lulus UN, ternyata kelabakan dana untuk biaya ujian paket B. Sebab, kehidupan ekonomi orang tua mereka lemah. Padahal, kata dia, para orang tua mereka menginginkan agar anak-anaknya bisa mengikuti ujian paket B. “Mereka banyak yang tak mampu membayar biaya ujian paket B sebesar Rp100.000,” terangnya.
Sedangkan sekolah, tutur Edi, hanya sebatas memfasilitasi lokasi ujian paket B. “Kita juga keberatan bila harus menanggung biaya ujian paket B,” katanya.
Oleh karena itu, Edi meminta para orang tua siswa agar berjuang keras menyediakan biaya ujian paket B. “Apalagi ijazah paket B setara dengan ijazah SMP dan bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,” tukasnya. (nal)
Langganan:
Postingan (Atom)